Koalisi Prabowo-Sandiaga Nilai Pertemuan IMF-Bank Dunia Terlalu Mewah

Dalam pertemuan tersebut disepakati beberapa poin pernyataan sikap koalisi terkait sektor ekonomi.

Salah satunya, kritik terhadap penyelenggaraan IMF-World Bank Annual Meeting 2018 pada 8-14 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali.

Anggota Tim Ekonomi pasangan Prabowo-Sandiaga, Rizal Ramli, menilai biaya penyeleggaraan pertemuan tersebut sangat besar, yakni mencapai Rp 855,5 miliar.

Menurut Rizal, seharusnya pemerintah dapat menghemat biaya penyelenggaraan pertemuan sebagai bentuk keprihatinan atas bencana yang melanda Lombok, Palu dan Donggala.

"Kami sedih sekali, kok dalam suasana keprihatinan, bencana di Donggala, Palu, Lombok, kok semangat kemewahannya ini luar biasa," ujar Rizal saat memberikan pernyataan pers seusai pertemuan.

"Kita ini negara yang lagi susah, yang lagi banyak bencana. Jangan dong. Kasih tunjuk bahwa kita prihatin," ucapnya.

Rizal mengatakan, biaya sebesar Rp 855,5 miliar atau setara dengan 70 juta dollar AS, lebih dari cukup untuk menyelenggarakan sebuah konferensi internasional.

Berkaca pada pengalaman negara lain, kata Rizal, penyelenggaraan konferensi internasional biasanya hanya menghabiskan biaya 10 juta Dollar AS.

Oleh sebab itu, mantan Menko Kemaritiman itu, mengatakan, koalisi Prabowo-Sandiaga meminta pemerintah melakukan penghematan.

"Saya kira tidak ada pesta Bank Dunia seperti ini di negara lain. Biasa-biasa saja. Bahkan kalau makan disediakan minuman, potato chips, snack. Enggak ada itu makan-makan. Bayar sendiri kalau mau makan," kata dia.

"Oleh karena itu teman-teman mendesak kepada pemerintah agar menghemat yang masih bisa dihemat," kata Rizal.

Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah Annual Meeting tahun 2018 dan telah menganggarkan dana sekitar Rp 855,5 miliar yang sudah disepakati bersama DPR RI sejak awal tahun 2017.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono saat berkunjung ke redaksi Harian Kompas pada Selasa (7/8/2018) menjelaskan, anggaran pelaksanaan Annual Meeting telah dibahas bersama DPR RI dan berlaku secara multiyears.

Besarannya saat disepakati adalah Rp 45,4 miliar pada 2017 dan Rp 810,1 miliar pada 2018 sehingga total yang dialokasikan adalah Rp 855,5 miliar.

"Itu alokasi yang boleh kami gunakan. Dari pagu yang disediakan, kami sudah gunakan untuk beberapa kontrak pengerjaan, kira-kira realisasi tahun lalu Rp 10 miliar karena baru persiapan," kata Susiwijono.

.

.

.