Salin Artikel

Seluruh Parpol Bersih dari Caleg Eks Koruptor di Tingkat DPR

Berdasarkan Daftar Caleg Sementara yang ditetapkan sebelumnya, ada lima parpol yang mengusung bakal caleg eks koruptor. Kelima parpol itu yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang (PBB). Total ada 10 bakal caleg eks koruptor saat itu.

Namun, seluruh parpol memutuskan mengganti bakal caleg bermasalah itu meskipun Mahkamah Agung (MA) menyatakan caleg eks koruptor sebenarnya boleh diajukan menjelang penetapan KPU.

Secara rinci, berikut daftar nama bakal caleg eks koruptor beserta penggantinya yang dihimpun Kompas.com dari data KPU:

1. PKB

PKB sebelumnya mengajukan empat bakal caleg eks koruptor. Keemat bakal caleg itu yakni:

- Mustafa A. Glanggang (Aceh II) diganti Albert Soegeng
- Abdul Gani AUP (Babel) diganti Mahfudz
- Yansen (Kalbar II) diganti Zainudin
- Rusdianto Emba (Sultra) diganti Muh. Parawansa

2. PDI-P

PDI-P sebelumnya mengajukan satu bakal caleg eks koruptor yakni Maman Yudha di daerah pemilihan Jabar IX. Maman kemudian dicoret dari daftar. PDI-P tak mengajukan penggantinya lagi hingga KPU menetapkan DCT.

3. Golkar

Golkar diketahui sempat mengajukan dua bakal caleg eks koruptor yakni:

- Drs. T. Muhammad Nurlif (Aceh II) diganti Ilham Pangestu
- M. Iqbal Wibisono (Jateng V) diganti Achmad Prasetya Putra Syailendra

4. Hanura

Hanura juga sempat mengajukan dua bakal caleg eks koruptor yakni:

- Abdul Hafid Achmad (Kaltara)
- Agus Supriyadi (Jabar XI)

Keduanya kemudian dicoret Hanura dari daftar bakal caleg. Namun, Hanura tak mengajukan lagi penggantinya.

5. PBB

Hanura juga sempat mengusung caleg eks koruptor yakni Susno Duadji untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan II. Susno diganti Taufikor Rahman.

 

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/20/17593611/seluruh-parpol-bersih-dari-caleg-eks-koruptor-di-tingkat-dpr

Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke