Pertahankan Caleg Eks Koruptor Beri Efek Elektoral Negatif bagi Partai

Menurut dia, keputusan tersebut dapat berdampak negatif pada perolehan suara partai.

"Di kalangan masyarakat sipil, saya kira ada resistensi terhadap mantan koruptor. Opini seperti ini sudah kita lihat," kata Jeirry kepada Kompas.com, Kamis (20/9/2018).

"Semestinya ini mempunyai efek elektoral negatif terhadap partai, tetapi kita juga agak bingung kenapa partai tidak melihat itu," lanjut dia.

Menurut Jeirry, ada faktor mengambil keuntungan dari keputusan partai tetap mengusung caleg mantan terpidana korupsi.

"Mungkin suara, ada juga karena ada orang-orang yang secara ekonomi kuat, popularitasnya juga baik," kata Jeirry.

Faktor lainnya, menurut Jeirry, partai mungkin khawatir akan muncul konflik internal jika caleg eks koruptor dicoret.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah memutus uji materi Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018) lalu.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) bertentangan dengan UU Pemilu.

Putusan tersebut berakibat pada berubahnya status tidak memenuhi syarat (TMS) bakal caleg napi korupsi menjadi memenuhi syarat (MS).

Artinya, mantan napi korupsi diperbolehkan untuk maju sebagai caleg.

Sebagian parpol tetap tidak akan mengusung caleg eks koruptor meski diizinkan UU. Namun, ada pula parpol yang tetap mencalonkan mereka sebagai calon wakil rakyat.

Parpol yang menyatakan akan tetap mengusung caleg mantan napi korupsi terdiri dari, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra.