PKPU Dibatalkan, Hanya Larangan Eks Koruptor "Nyaleg" yang Tak Berlaku

Pembahasan tersebut, terkait dengan dua pasal PKPU yang diuji materi.

Pertama, Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pasal lainnya, Pasal 60 huruf j PKPU Nomor 26 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD.

Kedua pasal itu memuat larangan mantan narapidana korupsi, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba maju sebagai calon legislatif (caleg).

Dari hasil peninjauan dan pembahasan yang dilakukan KPU, dibatalkannya kedua PKPU tersebut berakibat pada batalnya frasa larangan mantan napi kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Sementara, frasa larangan untuk napi kejahatan seksual dan bandar narkoba, tidak dibatalkan.

"Pembatalan itu hanya kepada frasa mantan napi korupsi, sementara (larangan) mantan napi kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba, tetap (berlaku)," kata Komisioner KPU Viryan Azis di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/9/2018).

Senada dengan Viryan, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pembatalan aturan PKPU hanya terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk nyaleg.

"Setelah kami pelajari secara detail, hanya mantan koruptor (yang dibatalkan). Jadi frasa yang dihapus terkait frasa, 'sepanjang frasa mantan napi terpidana korupsi', itu yang dihapus, sementara dua (frasa lainnya) enggak (dihapus)," ujar Viryan.

Sementara itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengaku bersyukur atas putusan MA yang hanya membatalkan larangan mantan napi kasus korupsi nyaleg. Putusan MA tidak membatalkan larangan mantan napi kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba maju sebagai caleg.

"Berterima kasih kepada MA karena pelarangan dua frasa itu tidak dibatalkan," kata Wahyu.

Pernyataan tiga Komisioner KPU tersebut sekaligus meralat pernyataan Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Hasyim Asyari, yang sebelumnya menyebut mantan napi koruptor, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba dibatalkan atas putusan MA.