Pengamat: Bawaslu Tak Siap Jalankan Tugas sebagai Pengawas Pemilu

Hal ini terlihat dari kinerja Bawaslu yang belakangan mengecewakan, yaitu berkaitan dengan ditutupnya kasus mahar politik yang disebut-sebut diberikan bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta diloloskannya sebelas mantan napi korupsi sebagai bakal calon legislatif (bacaleg).

Mengenai kasus mahar politik, Roy mengatakan, tidak terlihat adanya upaya dari Bawaslu untuk mengungkap proses pencalonan presiden dan wakil presiden di tubuh partai politik.

Hal ini penting demi transparansi, serta mencegah adanya praktik-praktik yang tidak diizinkan oleh aturan pemilu, seperti misalnya mahar politik.

"Kita berharap ada sebuah proses evaluasi dari Bawaslu (terhadap bakal capres-cawapres) sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), paling tidak 2-3 hari sebelum (mendaftar ke KPU), Bawaslu sudah punya review," kata Roy dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (2/9/2018).

Bawaslu kian mengecewakan, ketika kemudian menutup kasus mahar politik tersebut tanpa adanya upaya serius untuk menyelidiki.

"Ini bekerja secara substantif saja belum, udah keluar putusan," ujar Roy.

"Kalau mereka serius, sebenarnya banyak cara untuk mengungkap ini sehingga kasus mahar politik ini tidak menguap begitu saja," sambungnya.

Mengenai keputusan Bawaslu meloloskan sebelas mantan napi korupsi sebagai bacaleg, Roy mengatakan, Bawaslu telah membangun blok dari Peraturan KPU (PKPU) yang melarang mantan napi korupsi mendaftar sebagai caleg.

Sebagai pengawas pemilu, Bawaslu seharusnya mengawasi PKPU berjalan dengan baik, bukannya justru tidak menaati peraturan tersebut.

"Tidak baik kalau Bawaslu membangun blok terhadap PKPU. PKPU sudah jelas jadi bagian dari peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi peserta pemilu, termasuk jadi pedoman Bawaslu," tutur Roy.

Jika ke depannya KPU dan Bawaslu tidak bisa berjalan berbarengan, Roy menyebut, akan terjadi kekacauan dalam penyelenggaraan pemilu.

Sebelumnya, Bawaslu membuat dua polemik yang menghebohkan publik. Pertama, menutup kasus mahar politik yang disebut-sebut diberikan bakal cawapres Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS tanpa memeriksa seluruh saksi.

Selanjutnya, Bawaslu juga meloloskan sebelas mantan napi korupsi sebagai bacaleg melalui sidang sengketa.

Sebelas bacaleg tersebut, pada tahap pemeriksaan berkas telah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU lantaran PKPU nomor 8 tahun 2018 melarang mantan napi korupsi maju sebagai caleg.

Namun, setelah mengajukan sengketa ke Bawaslu, Bawaslu justru meloloskan sebelas mantan napi korupsi tersebut sebagai bacaleg dengan dalih berpedoman pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, yang di dalamnya tidak memuat larangan narapidana untuk nyaleg.