Perludem: Putusan Bawaslu Kontra Produktif

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, putusan tersebut membuatnya bekerja ekstra keras untuk meyakinkan masyarakat terhadap pemilu yang bersih.

"Putusan Bawaslu membuat kerja para pemangku kepentingan penyelenggara ataupun masyarakat pegiat pemilu semakin berat untuk meyakinkan pemilih agar optimis melihat pemilu," tutur Titi melalui sambungan telepon kepada Kompas.com, Minggu (2/9/2018).

Ia menjelaskan bahwa alasan masyarakat antipati saat ini adalah calon-calon yang dianggap tidak kredibel. Publik belum yakin calon yang maju dapat membawa perubahan positif bagi negara.

Kemudian, keputusan Bawaslu meloloskan para mantan terpidana korupsi memperburuk keadaan karena menambah jajaran caleg dengan rekam jejak yang buruk.

"Ruang publik kita dipertontonkan secara terbuka betapa institusi yang tugasnya mengawasi dan menegakkan hukum pemilu justru menjadi istilahnya, motor bagi caleg-caleg dengan rekam jejak buruk," terang dia.

"Jadi memang putusan Bawaslu kontra produktif dengan upaya kita membangun kesadaran pemilih untuk menggunakan pemilu sebagai sarana perubahan," tambah dia.

Kondisi itu dikhawatirkan Titi dapat berimbas pada semakin hilangnya minat publik hingga menurunkan tingkat partisipasi masyarakat di pemilu mendatang.

Tentu ia berharap kekhawatiran itu tidak menjadi realita. Oleh sebab itu, ia ingin semua pihak terkait bekerja maksimal mengatasi polemik ini.

"Akhirnya kita semua harus bekerja keras untuk bekerja melawan stigma itu," ujarnya.

Sebelumnya, Bawaslu meloloskan lima orang mantan koruptor menjadi bakal caleg 2019. Mereka berasal dari Aceh, Toraja Utara, Sulawesi Utara, Pare-Pare, Rembang, dan Bulukumba.

Pada masa pendaftaran bacaleg, lima orang mantan koruptor tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Merespons keputusan KPU, kelima orang ini mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan ketiganya memenuhi syarat (MS).

Bawaslu meloloskan mantan napi korupsi sebagai bacaleg dengan alasan berpedoman pada UU Pemilu, bukan PKPU Nomor 20 Tahun 2018.