Salin Artikel

Istana Bantah Perintahkan Bubarkan Massa Gerakan #2019gantipresiden

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, kebijakan pembubaran itu sepenuhnya adalah wewenang TNI/ Polri dan BIN, demi menghindari benturan horizontal di masyarakat.

"Dihentikan karena ada potensi kericuhan masyarakat. Yang seperti itu kan tak bisa didiamkan kalau ada benturan di masyarakat. Sebab kalau itu dibiarkan, benturannya akan terjadi," ujar Pramono di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Kericuhan masyarakat, menurut Pramono, tidak baik bagi persepsi Indonesia di mata dunia internasional. Apalagi, saat ini, Indonesia khususnya Jakarta dan Palembang sedang melangsungkan perhelatan olahraga terbesar se-Asia, Asian Games 2018.

Pramono berpendapat, seharusnya kelompok pro #2019gantipresiden maupun yang kontra bisa sama-sama menahan diri agar tak bergesekkan satu sama lain.

Apalagi, saat ini belum memasuki masa kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019.

"Sebenarnya semua orang harus bersabar menahan diri, sebentar lagi kan tanggal 20 September 2018 di mana itu sudah ditetapkan capres-cawapres. Tanggal 23 itu sudah mulai masuk kampanye," ujar Pramono.

Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa pernyataannya itu bukanlah bentuk larangan atas kampanye gerakan #2019gantipresiden. Pramono mengaku hanya mengimbau supaya seluruh pihak menahan diri agar tidak menimbulkan konfrontasi yang terbuka di antara masyarakat.

"Ini negara demokrasi dan kalau setelah tanggal penetapan itu, monggo-monggo saja mau setiap hari kampanye juga. Apalagi datang ke kantor saya dengan kaos itu, wah saya terima dengan baik. Jadi enggak melarang-larang," ujar Pramono.

Diberitakan, sejumlah tokoh penggerak aksi #2019GantiPresiden ditolak di sejumlah daerah di Indonesia. Beberapa aksi bahkan nyaris berujung dengan kericuhan. Mereka yang ditolak antara lain, Neno Warisman yang diadang massa ketika tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II. 

Sebelumnya, acara diskusi yang menghadrikan Ratna Sarumpaet sebagai pembicara juga ditolak massa di Bangka Belitung.

Mengenai kasus Neno, Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto mengatakan bahwa pembubaran aksi massa #2019GantiPresiden dan melarang Neno hadir dalam acara Tour Musik bertajuk "#2019GantiPresiden" di Pekanbaru, adalah untuk mencegah situasi yang tak kondusif.

"Kebetulan Mba Neno (Neno Warisman) datang, sudah ada pelemparan seperti itu. Kalau dibiarkan, nanti merangsek pada acara tur musik ini bisa berdampak luas," kata Wawan.

https://nasional.kompas.com/read/2018/08/29/20134711/istana-bantah-perintahkan-bubarkan-massa-gerakan-2019gantipresiden

Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke