Upaya Positif untuk Menyetarakan Kesenjangan Bernegara

Akibatnya, hanya kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap sistem demokrasi.

Eun Sook Jung, seorang profesor dari Universitas Wisconsin-Eau Clair, Amerika Serikat, mengatakan bahwa negara-negara di dunia memang mengalami kesulitan untuk menyeimbangkan hak-hak bernegara antara kelompok mayoritas dengan minoritas.

Menurut Jung, di sinilah "jalan tengah" mengambil peran untuk mengatasi masalah tersebut.

Gagasan ini menjadi bahasan dalam acara World Peace Forum ketujuh, di mana Eun Sook menjadi peserta. Forum ini diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Para peserta sepakat bahwa jalan tengah adalah orientasi terhadap nilai positif dalam kehidupan.

Baca: Jalan Tengah, Kunci Perdamaian Dunia...

Nilai-nilai positif tersebut dapat berupa keadilan, toleransi, kerja sama, inklusi, dan kompromi.

Profesor yang ahli di bidang Indonesia dan Islam di Tanah Air ini kemudian memberi contoh bagaimana mengaplikasikan jalan tengah untuk mengatasi kesenjangan bernegara antara kelompok mayoritas dengan minoritas.

"Ketika kami membicarakan tentang jalan tengah, maksudnya cobalah melakukan upaya positif untuk mencari titik temu di mana sebagian besar hak mayoritas dan minoritas terpenuhi," kata Jung, dalam gagasan yang disampaikan dalam bahasa Inggris.

"Hal itu akan membutuhkan kompromi karena tidak semua orang akan mendapatkan apa yang mereka inginkan," ujar dia.

Menurut Jung, upaya tersebut akan turut menanamkan toleransi kepada publik. Beriringan pula, sistem demokrasi juga akan ikut membaik.

Ambisi besarnya adalah, jalan tengah dapat menciptakan koeksistensi, di mana semua pihak dapat hidup damai.

Para peserta forum tersebut yakin bahwa jalan tengah dapat menjadi kunci perdamaian dunia. Oleh sebab itu, mereka berkomitmen untuk mengaplikasikannya di bidang yang menjadi keahliannya melalui komunitas masing-masing.

Tahun ini, WPF membicarakan tentang pandangan jalan tengah untuk peradaban dunia (The Middle Path for The World Civilizations).

Forum yang diselenggarakan pada 14-16 Agustus 2018 tersebut diikuti oleh sekitar 250 orang dari 43 negara yang berasal dari beragam profesi, seperti akademisi, aktivis, dan tokoh agama.