Jika Gerindra-Demokrat Berkoalisi, PKS dan PAN Tak Bisa Banyak Mengatur

"Kalau terjadi koalisi Demokrat, Gerindra, PAN, PKS, yang jadi pemimpinnya, ya Demokrat dan Gerindra karena dia punya daya tawar tinggi," ujar Hamdi kepada Kompas.com, Rabu (25/7/2018).

Ada beberapa alasan Demokrat dan Gerindra memiliki daya tawar yang lebih besar. Pertama, koalisi Gerindra dan Demokrat cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres.

Syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sesuai Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni parpol atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu.

Pada Pemilu 2014 lalu, Demokrat memperoleh 61 kursi atau 10,9 persen dan 12.728.913 suara atau 10,19 persen.

Sementara Gerindra memperoleh 73 kursi atau 13 persen dan 14.760.371 suara atau 11,81 persen. Jika digabung, Gerindra dan Demokrat memiliki 23,9 persen kursi DPR.

Kedua, kata Hamdi, Prabowo Subianto masih menjadi figur kuat dalam sejumlah survei. Ketiga, Demokrat memiliki elektabilitas dan logistik yang kuat.

Situasi itu, menurut Hamdi, membuat manuver PAN dan PKS menjadi sempit.

"Nah, tentu PKS dan PAN tidak bisa banyak mengatur, dia enggak akan mudah menyodor-nyodorkan calon wapres, misalnya. Nah, toh begini juga, kalau Demokrat-Gerindra jadi, itu cukup ya. Jadi daya tawar PKS dan PAN kecil sekali," kata dia.

"PKS dan PAN memang bisa tidak punya daya tawar lagi. Mau ngapain dia? Enggak diajak juga enggak papa kok. Nah, jadi PAN dan PKS itu kalau ikut juga belum tentu dia happy sebenarnya, belum tentu senang," sambungnya.

Hasil pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Prabowo menghasilkan peluang koalisi kedua parpol.

Kedua pihak akan membahas lebih detail sebelum mengambil keputusan.

Prabowo mengaku tidak masalah jika nantinya nama Agus Harimurti Yudhoyono dibahas sebagai cawapres pendampinginya.