Salin Artikel

Mendagri Lantik Deputi BNPP Jadi Penjabat Gubernur NTT

Robert sebelumnya adalah Deputi Pengelolaan Batas Negara pada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan surat Keputusan Presiden Nomor 116/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur NTT masa jabatan 2013-2014 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur NTT.

Pembacaan Keppres dilakukan oleh Kepala Biro Administrasi Pejabat Negara Kementerian Sekretariat Negara Agung.

"...mengangkat Drs Robert Simbolon Deputi Pengelolaan Batas Negara pada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan sebagai Penjabat Gubernur NTT sampai dengan dilantiknya Gubernur NTT masa jabatan 2018-2023 definitif dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan kepala daerah sesuai peraturan perundangan," ujar Agung.

Keppres itu ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 12 Juli 2018 lalu.

Pasangan Viktor Laiskodat dan Josef Nae Soi adalah pemenang dalam Pilkada serentak 2018.

Hal itu berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD NTT. Pasangan itu mendulang 838.213 suara.

Acara pelantikan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sumpah janji jabatan didampingi rohaniwan, penandatanganan berita acara pembacaan sumpah janji jabatan serta penyematan tanda pangkat.

Selanjutnya, Mendagri Tjahjo mengucapkan kalimat pelantikan.

"Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatnya, pada hari Selasa 17 Juli 2018, saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI dengan resmi melantik Saudara Robert Simbolon sebagai Penjabat Gubernur Provinsi NTT berdasarkan Keppres Nomor 116/P Tahun 2018. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan," ujar Tjahjo.

Prosesi pelantikan ditutup dengan serah terima jabatan dari Gubernur NTT sebelumnya Frans Lebu Raya kepada Penjabat Gubernur NTT Robert Simbolon.

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/17/15420841/mendagri-lantik-deputi-bnpp-jadi-penjabat-gubernur-ntt

Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke