Presiden Diminta Reshuffle Menteri yang Maju Jadi Caleg

Ia mengatakan, Presiden sebaiknya mengambil langkah tersebut meskipun ketentuannya belum diatur dalam undang-undang.

"Karena memang ruangnya kan tidak diatur ya soal menteri yang harus mundur sebagai anggota legislatif. Sama kaya kepala daerah. Menteri yang nyalon kepala daerah kan enggak ada aturannya juga harus mundur apa enggak," kata Veri saat ditemui di Kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Minggu (8/7/2018).

"Jadi menurut saya ya Presiden harus ambil sikap. Masa Presiden kalah sama menterinya," lanjut dia.

Ia menambahkan, jika Presiden tak bersikap tegas nantinya banyak kinerja kementerian yang terganggu lantaran menterinya sibuk berkampanye.

Menurut Veri, jika sudah ada sikap seperti itu dari Presiden, maka menteri yang akan menjadi caleg dengan sendirinya akan mengundurkan diri.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani sebelumnya mengungkapkan rencana untuk maju sebagai calon legislatif (Caleg) di Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Saat ditanya apakah ia akan mundur dari jabatan menteri dan memilih menjadi Caleg, Puan mengatakan tidak ada aturan yang mewajibkan menteri harus mundur dari jabatannya bila maju sebagai caleg.

"Kan enggak ada aturan yang menyatakan bahwa kemudian harus mundur atau tidak namun tentu saja harus seizin Presiden," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (6/7/2018).

"Kan menteri itu dia membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kalau kemudian menteri dia sibuk nyaleg, sibuk pemenangan, siapa yang akan urus negara ini. Enggak ada nanti," lanjut dia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mempersilahkan jika ada menterinya yang akan maju dalam pemilihan legislatif 2019. Menurut Jokowi, menteri yang ingin nyaleg cukup mengajukan cuti, tidak harus mundur dari kabinet.

"Ya izin saja. Nanti izin cuti kalau mau kampanye. Jangan sampai ganggu tugas keseharian di dalam pemerintahan. Kan bisa izin cuti," kata Jokowi di Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Jokowi pun meyakini kinerja pemerintahan tidak akan terganggu apabila menterinya cuti. Sebab, tugas mereka bisa digantikan oleh menteri lain.

"Bisa saja dari Menko atau rekan menteri yang lain. Kalau ke luar negeri kan juga ada. Seminggu ada yang ganti," kata dia.