Salin Artikel

Bertemu, Ini yang Dibicarakan Wakapolri dan Ketum PP Muhammadiyah

Pertemuan tersebut membicarakan isu memajukan umat Islam dan bangsa Indonesia.

Haedar menyatakan, dirinya dan Syafruddin mendiskusikan terkait potensi besar umat Islam dan Indonesia, yakni sumber daya manusia.

Dalam hal ini, masjid memiliki peran besar untuk mendukung kapitalisasi sumber daya manusia agar lebih maju.

Menurut Haedar, masjid tidak hanya berperan sebagai institusi keagamaan. Masjid bisa menjadi institusi ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan pemberdayaan untuk merekatkan jemaah dan masyarakat.

"Kami diskusi bagaimana menjadikan masjid menjadi institusi ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan yang bisa memajukan umat dan bangsa," jelas Haedar usai pertemuan.

Sementara itu, Syafruddin menuturkan, dirinya mendiskusikan masalah umat, bangsa, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia demi kemajuan Indonesia. Ini dapat disinkronkan dengan 800.000 masjid yang ada di Tanah Air.

"Kami mengurusi masjid yang jumlahnya 800.000 tidak terlepas perlu kontribusi besar Muhammadiyah. Bagaimanapun Muhammadiyah salah satu yang menciptakan sumber daya manusianya untuk mengisi, memakmurkan, dan dimakmurkan masjid," ungkap Syafruddin.

Keduanya juga membicarakan dunia Islam secara keseluruhan. Sebab, imbuh dia, isu global terkait Islam akan memengaruhi Islam di Indonesia dan sebaliknya.

Pertemuan tersebut berlangsung sekira 2 jam. Syafruddin tiba di Pusat Dakwah Muhammadiyah sekira pukul 09.00 WIB dan berakhir sekira pukul 11.00 WIB.

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/05/12153721/bertemu-ini-yang-dibicarakan-wakapolri-dan-ketum-pp-muhammadiyah

Terkini Lainnya

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke