Salin Artikel

Ketum PPP Nilai Duet JK-AHY untuk Pilpres 2019 Tak Punya Prospek

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy ketika ditemui di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, Selasa malam (3/7/2018).

"Saya katakan bahwa wacana Partai Demokrat tak punya prospek untuk (Pilpres) 2019 mendatang," ucap Romi, sapaan akrab M Romahurmuzy.

Romi mengingatkan, partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional berdasarkan hasil Pemilu 2014 untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2019.

Menurut dia, hasil suara yang dimiliki Partai Demokrat sebagai pengusung wacana duet JK-AHY sulit untuk mewujudkan rencana itu.

"Koalisinya siapa? Di luar Pak Jokowi dan Prabowo Subianto, hanya tiga parpol yang bisa bergabung," ucap Romi.

Apalagi, sejauh ini Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga belum menunjukkan sinyalnya untuk bergabung dengan Partai Demokrat.

"Demokrat, PAN, PKB, sejauh ini saya belum menerima sinyal bahwa ketiga partai itu akan bergabung dalam satu koalisi," kata Romi.

Partai Demokrat terus berupaya mencari cara untuk bisa mengusung AHY pada Pilpres 2019. Berbagai kemungkinan dijajaki, termasuk menduetkan AHY dan Kalla.

Kalla sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. Adapun AHY yang merupakan putra sulung SBY turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan dua tokoh yang pernah berpasangan sebagai presiden dan wapres pada 2004-2019 itu berlangsung di rumah SBY di bilangan Kuningan, Jakarta.

Kalla dan SBY sama-sama mengaku tak ada pembahasan terkait politik. Namun, pasca-pertemuan, wacana untuk mengusung duet JK-AHY menguat di internal Partai Demokrat.

Baca: Hinca: Pertemuan SBY-JK Diharapkan Buka Peluang Koalisi Golkar-Demokrat

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, duet JK-AHY datang dari usul sejumlah kader partainya. Ia memastikan DPP Partai Demokrat akan menampung usulan itu.

"Kalau ada yang mengawin-ngawinkan JK-AHY toh teman-teman juga yang bilang. Kami juga tak mungkin menolak itu. Biarkan diskusi itu berjalan," kata Hinca di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, 27 Juni 2018.

Hinca pun meyakini Kalla dan AHY bisa menjalin kerja sama yang baik. Sebab, JK dan SBY punya pengalaman bekerja sama di politik dan pemerintahan.

Bahkan, wacana untuk menduetkan JK-AHY pun terus bergulir. Pada Senin (2/7/2018) kemarin, elite-elite Partai Demokrat memamerkan gambar JK-AHY di media sosial.

Baca: Elite Demokrat Pamer Gambar JK-AHY

Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari, misalnya, memamerkan gambar tersebut lewat status WhatsApp Mesengger dengan keterangan: "JK-AHY will coming soon".

Tak hanya Imelda, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief juga memamerkan gambar tersebut di akun Twitternya, @andiarief_. Dia me-retweetkicauan simpatisan Partai Demokrat yang mengunggah gambar JK-AHY.

https://nasional.kompas.com/read/2018/07/04/06263121/ketum-ppp-nilai-duet-jk-ahy-untuk-pilpres-2019-tak-punya-prospek

Terkini Lainnya

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke