Salin Artikel

SBY Duga Faktor 'Asal Bukan Pendukung Jokowi' Angkat Suara Sudrajat-Syaikhu

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga, suara pasangan yang diusung Gerindra-PKS tersebut berada di atas pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (Duo DM) yang diusung Partai Demokrat.

"Mungkin (wartawan) bisa bertanya kepada pasangan Pak Sudrajat dan Pak Syaikhu, karena peningkatannya dibanding survei sebelumnya luar biasa," kata SBY saat memantau hasil hitung cepat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (27/6/2018).

"Tanyakan pada beliau, ‘pak strateginya apa, taktiknya apa?'" sambung SBY.

SBY mengatakan, elektabilitas Duo DM berdasarkan hasil survei terakhir beberapa lembaga menempati peringkat kedua dan menempel ketat suara Ridwan Kamil-UU Ruzhanul Umum.

Namun, pada hasil hitung cepat, suara Duo DM melorot ke urutan ketiga, sementara suara Sudrajat Syaikhu naik ke urutan kedua.

Hasil akhir hitung cepat Litbang Kompas, misalnya, Sudrajat-Syaikhu mendapat 29,53 persen, sementara Duo DM 25,72 persen.

SBY menilai, peningkatan suara ini karena Sudrajat-Syaikhu menampilkan suatu yang berbeda.

"Katanya, katanya, sebelum, calon calon yang lain itu, yang didukung (saat Pilpres 2019) nanti Pak Jokowi, sedangkan pasangan yang itu bukan (dukung) Pak Jokowi," kata SBY.

Meski demikian, SBY mengaku tidak bisa memastikan apakah prediksinya itu benar atau tidak.

Ia meminta wartawan untuk memastikan langsung kepada Sudrajat-Syaikhu mengenai strategi yang mereka pakai.

"Bagus ini, menurut saya, boleh ditanya ke pak Sudrajat. Silahkan, mungkin ada resep dari beliau mengapa peningkatannya tajam sekali dari semua hasil survei selama ini," kata SBY.

Dalam kesempatan yang sama, Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) untuk Pilkada 2018 Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, juga mengaku terkejut dengan perolehan suara Sudrajat-Syaikhu. Ia memastikan Partai Demokrat akan melakukan evaluasi.

https://nasional.kompas.com/read/2018/06/27/18541791/sby-duga-faktor-asal-bukan-pendukung-jokowi-angkat-suara-sudrajat-syaikhu

Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke