Golkar Dorong Polri, TNI, dan BIN Jaga Netralitas pada Pilkada 2018

Airlangga optimistis, TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) juga menunjukkan sikap yang sama.

"Dan juga kami mendorong TNI dan BIN dalam upaya penegakan kualitas demokrasi pada pilkada ini, kami apresiasi," kata Airlangga di gedung DPP Golkar, Jakarta, Senin (25/6/2018) malam.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus memandang bahwa netralitas Polri, TNI dan BIN pada dasarnya telah diatur secara tegas dan jelas.

Namun, menurut Lodewijk, tak menutup kemungkinan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait ketidaknetralan aparatur negara bisa saja terjadi.

"Mungkin itu yang dilihat SBY, mungkin ada oknum tapi tidak secara institusi keseluruhan," kata Lodewijk.

Ia juga menilai pernyataan SBY tersebut bisa menjadi pengingat bagi seluruh aparatur negara untuk menjaga profesionalitas dan netralitasnya dalam Pilkada Serentak 2018.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan ketidaknetralan aparatur negara, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.

"Yang saya sampaikan bukan isapan jempol apalagi mendramatisasi. Ini yang saya sampaikan cerita tentang oknum. Ini nyata kejadiannya, bukan hoaks," ucap SBY, saat konferensi pers kampanye akbar pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018).

Pernyataan Presiden keenam Indonesia itu disampaikan berdasarkan kejadian sesungguhnya yang ia ketahui.

SBY menyebutkan, selama dua periode memimpin negara ini, dirinya sangat mengenal soal ketiga lembaga yang dimaksud.

Dia menyinyalir adanya oknum aparat TNI, Polri, dan BIN, yang ikut berpolitik dan ingin mengagalkan calon-calon yang diusung oleh Partai Demokrat.

Ia menyampaikan itu dengan maksud agar TNI, Polri, dan BIN, dapat menjaga kenetralannya dalam kontestasi politik di negeri ini.