Mantan Kepala BPPN Minta Hakim Hadirkan Saksi Kunci Sjamsul Nursalim

Syafruddin merasa keberatan karena Sjamsul Nursalim tidak pernah diperiksa selama penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, menurut Syafruddin, Sjamsul adalah salah satu saksi kunci.

"Kami baca seluruh BAP, kami tidak menemukan BAP saksi kunci, orang yang menerima SKL tidak pernah diperiksa. Kami mohon Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim mohon dihadirkan," kata Syafruddin.

Ketua majelis hakim Yanto mengatakan bahwa pemanggilan saksi-saksi diserahkan sepenuhnya kepada jaksa sebagai bahan pembuktian.

Namun, apabila tidak dihadirkan, Terdakwa dapat menghadirkan saksi kunci yang dimaksud sebagai saksi yang meringankan.

Syafruddin mengatakan bahwa ia tidak dapat memastikan keterangan Sjamsul akan meringankan atau malah memberatkan. Namun, menurut Syafruddin, Sjamsul adalah saksi kunci, sehingga selayaknya dihadirkan dalam persidangan.

Atas permintaan itu, hakim akhirnya mengabulkan dengan memerintahkan jaksa berupaya menghadirkan Sjamsul Nursalim.

"Tolong jaksa agar saksi kunci yang diminta pengacara untuk dihadirkan," kata hakim Yanto.

Sebelumnya, majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan Syafruddin dan penasehat hukumnya. Dengan demikian, persidangan tetap dilanjutkan.

Syafruddin didakwa merugikan negara sekitar Rp 4,5 triliun terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Menurut jaksa, perbuatan Syafruddin telah memperkaya Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004. Keuntungan yang diperoleh Sjamsul dinilai sebagai kerugian negara.

Jaksa menyatakan, Syafruddin selaku Kepala BPPN diduga melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM). Selain itu, Syafruddin disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham.

Padahal, menurut jaksa, Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak, yang akan diserahkan kepada BPPN. Kesalahan itu membuat seolah-olah sebagai piutang yang lancar (misrepresentasi).

KPK sendiri pernah memanggil Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim untuk menjalani pemeriksaan. Namun, keduanya tidak memenuhi panggilan.

Saat ini, keduanya diduga berada di Singapura dan KPK terkendala untuk memulangkan mereka.