PDI-P Sebut Kasus Rekaman Rini Takkan Pengaruhi Elektabilitas Jokowi

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto ketika ditemui di Season City, Jakarta, Minggu (29/4/2018).

"Pak Jokowi  sosok yang bersih dan pekerja keras," ujar Hasto.

Apalagi, sejak awal Presiden Jokowi telah menyampaikan agar para pembantunya di kabinet mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau keluarga.

"Ketika ada yang melibatkan keluarga, ini pelanggaran dari perintah Pak Jokowi," kata Hasto.

Karena itu, sudah seharusnya perintah Presiden Jokowi tersebut dipatuhi demi menjadikan BUMN betul-betul sebagai BUMN.

"Ketika keluaga campur tangan dalam urusan negara, itu tidak bisa dibenarkan," kata Hasto.

Sementara Kementerian BUMN menyebut rekaman percakapan tersebut sengaja diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan.

Rini dan Sofyan pun diakui melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina. Percakapan ini sudah terjadi setahun lalu.

Dalam diskusi tersebut, baik Rini maupun Sofyan memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN, bukan membebani PLN.

Sebelumnya, survei Litbang Kompas, elektabilitas Presiden Joko Widodo mengalami kenaikan. Sementara elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjadi penantang terkuat petahana justru mengalami penurunan.

Dikutip dari Kompas, Senin (23/4/2018), responden yang memilih Jokowi apabila pilpres digelar saat ini mencapai 55,9 persen.

Angka itu meningkat dibandingkan dengan enam bulan sebelumnya, elektabilitas Jokowi masih 46,3 persen.

Sementara itu, potensi keterpilihan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto 14,1 persen, turun dari hasil survei enam bulan lalu yang merekam angka 18,2 persen.

Survei ini dilakukan pada 21 Maret-1 April 2018 sebelum Prabowo menyatakan kesiapannya maju sebagai calon presiden di Rakornas Partai Gerindra, 11 April lalu.