Fadli Zon: Tingkat Kepuasan Masyarakat Saat Ini Tak Menentukan Keterpilihan Jokowi

Survei Litbang Kompas menunjukkan 72,2 persen responden puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di empat bidang pemerintahan, yakni politik dan keamanan (polkam), hukum, ekonomi, serta kesejahteraan sosial.

Dibandingkan dengan setahun lalu, peningkatan kepuasan publik mencapai 9,1 persen.

"Sama sekali tidak (mempengaruhi keterpilihan Jokowi)," ujar Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2018).

Ia mencontohkan fenomena saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat itu, kata Fadli, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat mencapai sekitar 70 persen.

Namun, saat pemilihan putaran kedua perolehan suara Ahok-Djarot lebih rendah dibandingkan suara yang diperoleh pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Sebagai contoh waktu Ahok itu kepuasan masyarakat 70 persen tapi hasilnya cuma 42 persen, tidak ada keterpilihan. Tingkat kepuasan itu di amerika terhadap parlemen itu belasan persen. Tapi ketika pemilu, 90-an persen itu semua terpilih lagi, senator dan anggota kongres," kata Fadli.

"Jadi itu tidak ada kaitannya antara tingkat kepuasan dengan keterpilihan," ucapnya.

Selain itu, menurut Fadli, kendati berdasarkan survei elektabilitas Jokowi naik, namun masyarakat justru merasakan kesulitan, terutama di bidang ekonomi.

Ia menilai, banyak janji pemerintah yang belum terealisasi. Masyarakat, kata Fadli, semakin sulit untuk mencari pekerjaan dan harga-harga kebutuhan pokok naik.

"Orang-orang di sekitar presiden juga seharusnya jangan ABS, Asal Bapak Senang gitu ya. Coba dihadapi dong persoalan-persoalan yang ada di masyarkat. Saya menemui juga kemarin di sumatera Utara, di dapil saya dan berbagai tempat. Rata-rata sama, merasakan kesulitan-kesulitan hidup terutama di bidang ekonomi," ujar Fadli.

Survei Litbang Kompas

Survei Litbang Kompas menunjukkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo meningkat. Survei ini dilakukan pada 21 Maret-1 April 2018, bertepatan dengan 3,5 tahun pemerintahan berjalan.

Dikutip dari Kompas, Senin (23/4/2018), 72,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan di empat bidang pemerintahan, yakni politik dan keamanan (polkam), hukum, ekonomi, serta kesejahteraan sosial. Dibandingkan dengan setahun lalu, peningkatan kepuasan publik mencapai 9,1 persen.

"Di balik sejumlah catatan kritis di bidang polkam dan ekonomi, kepuasan terhadap pemerintah meningkat karena indikator-indikator di bidang hukum dan kesejahteraan menuai apresiasi," kata peneliti Litbang Kompas, Bambang Setiawan.

Indikator bidang polkam yang mendapat catatan kritis terutama terkait ancaman konflik dan kebebasan berpendapat. Sementara indikator ekonomi yang sedikit mengalami pelemahan terkait masalah swasembada pangan, lapangan kerja, harga barang, dan nilai tukar rupiah.

"Namun, terjadi peningkatan apresiasi dalam pembangunan pasar tradisional dan pemerataan pembangunan," urai Bambang.

Sementara itu, kepuasan yang meningkat di bidang hukum terjadi karena meningkatnya apresiasi terhadap pemberantasan korupsi, penuntasan kasus hukum, dan aparat yang dinilai semakin adil.

Indikator yang meningkat di bidang kesejahteraan sosial adalah kepuasan terhadap kinerja pemerintah dalam menangani persoalan pendidikan dasar dan kesehatan masyarakat.