Salin Artikel

Survei Cyrus Network: Elektabilitas PDI-P Ungguli Parpol Peserta Pemilu Lain

Sebanyak 26,9 persen publik menjatuhkan pilihannya ke PDI-P, jika Pemilu digelar saat ini.

"PDI-P paling tinggi 26,9 persen. PDI-P angkanya tinggi jaraknya lumayan jauh dengan partai kedua," kata Managing Director Cyrus Network Eko Dafid Afianto ketika merilis hasil survei lembaganya di Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Menyusul Partai Golkar dan Gerindra dengan 11,5 persen, Partai Kebangkitan Bangsa 7,3 persen, Partai Demokrat 5,0 persen.

"Golkar sama dengan Gerindra. Ini yang menarik Golkar, ini agak terseok-seok," kata Eko.

Menyelinap di antara PPP adalah Partai Perindo. Adapun PPP dan Perindo sama-sama mengantongi 4,3 persen suara publik.

Bahkan, perolehan suara Perindo tersebut lebih unggul dibanding dengan PKS sebesar 3,5 persen.

"Menarik Perindo, partai baru tapi menjadi partai menengah. Setara dengan PPP dan di atas PKS," ungkap Eko.

Selanjutnya Partai Nasdem dengan 3,3 persen, PAN 1,5 persen, Partai Hanura 1,0 persen, Partai Berkarya 0,8 persen.

Lalu, PSI 0,3 persen, Partai Garuda 0,3 persen dan PBB 0,2 persen. Sedangkan PKPI tak masuk survei lantaran baru ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019.

Sisanya belum memutuskan sebesar 13,6 persen, tidak memilih 0,8 persen dan tidak menjawab/rahasia 3,8 persen.

Margin of error dalam survei ini kurang lebih 3 persen. Artinya, hasil survei tersebut bisa bertambah atau berkurang 3 persen.

Survei tersebut dilaksanakan pada 27 Maret – 3 April 2018. Metode survei menggunakan multistage random sampling. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka.

Total responden sebanyak 1.230 orang yang berasal dari 123 desa/kelurahan di 34 provinsi se-Indonesia dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Sementara itu sumber pendanaan survei diklaim dari internal Cyrus Network.

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/19/23322231/survei-cyrus-network-elektabilitas-pdi-p-ungguli-parpol-peserta-pemilu-lain

Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke