Masuk Bursa Cawapres Jokowi, Jimly Tak Mau GR

"Kita enggak usah buru-buru Belanda masih jauh. Apalagi yang enggak punya partai enggak usah aktif, enggak usah GR (gede rasa). Biasa saja. Ini hanya orang menyebut enggak apa-apa," kata Jimly kepada wartawan di Kantor ICMI, Jakarta, Jumat (16/3/2018).

Jimly sendiri sampai saat ini belum diajak berkomunikasi dengan partai politik manapun terkait pemilihan presiden 2019. Menurut Jimly, saat ini parpol masih sibuk dengan pemenangan pilkada serentak 2018. Mantan Ketua Dewan Kehormatan dan Penyelenggara Pemilu ini memprediksi, parpol baru akan serius membicarakan pilpres setelah hasil pilkada diketahui.

"Sekarang semua masih hitung hasil pilkada tapi orang sudah enggak sabar bicara pilpres. Saya sarankan urus pilkada dulu," ujar Jimly.

Saat ditanya apakah ia bersedia jika ada parpol pendukung Jokowi yang meminangnya, Jimly tidak menjawab dengan tegas.

"Ya biarin saja itu kan urusan orang-orang partai. Kan haknya partai untuk mengusung calon. Enggak ada gunanya juga bersedia atau tidak bersedia," kata Jimly.

Nama Jimly sempat dimunculkan oleh Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris dalam diskusi yang diselenggarakan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengangkat tema 'Pencalonan Pilpres 2019 : Menantang Gagasan Antikorupsi dan Demokrasi', di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (6/3/2018).

Menurut Haris, Jokowi berpeluang mengandeng calon dari kelompok tokoh masyarakat, tokoh perempuan, atau pimpinan organisasi kemasyarakatan. Haris menyebut nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, putri Gus Dur Yeni Wahid, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Jimly Asshiddiqie, Ketua NU, Ketua Umum Muhammadiyah, dan lainnya.

Jimly sendiri sebelumnya sudah menyatakan bahwa ICMI mendukung Jokowi dua periode. Hal itu disampaikan Jimly seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (8/12/2017).

"Dengan tetap senantiasa berpikir kritis, tidak perlu dan tidak boleh ragu lagi untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo selama sepuluh tahun," ujar Jimly.