Salin Artikel

Jokowi Dipastikan Hadiri Rapimnas Demokrat

Berdasarkan agenda yang dikeluarkan resmi oleh Istana, Presiden Jokowi akan datang ke Sentul Internationap Convention Center (SICC), Sentul, Kabupaten Bogor, tempat diselenggarakannya Rapimnas, pukul 10.00 WIB.

Sementara itu, Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari juga telah mengonfirmasi kehadiran Presiden Jokowi.

Rapimnas yang digelar selama dua hari hingga 11 Maret 2018 dihadiri akan dihadiri lebih dari 10 ribu kader Partai Demokrat dari seluruh tanah air.

Rapimnas Partai Demokrat yang diikuti unsur DPP, DPD, DPC hingga level pengurus anak cabang (PAC) atau setingkat kecamatan seluruh Indonesia ini akan membahas strategi dan upaya Partai Demokrat dalam Pemenangan Pilkada 2018 dan Pemenangan Pemilihan Umum Legislatif serta Pemilihan Presiden 2019.

Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Fraksi Partai Demokrat tingkat Provinsi dan  Fraksi Partai Demokrat di tingkat Kota/Kabupaten  se-Indonesia juga hadir dalam perhelatan akbar ini.



"Slogan partai kita adalah Demokrat Siap! Semoga ini adalah tanda semesta alam bagi Demokrat sesuai dengan S14P," kata AHY usai penetapan nomor urut parpol peserta Pemilu 2019, 18 Februari malam di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat. “Demokrat siap berjuang bersama rakyat menuju Indonesia yang baik, aman dan adil."



Rapimnas akan  diisi pidato dan arahan dari Ketua Umum, Prof. DR Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan dan  Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Kogasma  kepada para peserta.



Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) bersama Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menkumham Yasonna Laoly turut diundang dalam Rapimnas. Undangan Rapimnas juga disampaikan untuk  Para Ketua Umum dan Pimpinan Parpol  lainnya di tanah air.

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/10/08283601/jokowi-dipastikan-hadiri-rapimnas-demokrat

Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke