Salin Artikel

Gelar Doktor Honoris Causa Pertama IPDN Dianugerahkan kepada Megawati

Megawati mendapat gelar doktor honoris causa di bidang politik dan pemerintahan. Prosesi penganugerahan gelar doktor honoris causa berlangsung di Balairung Jenderal Rudini IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

Gubernur IPDN Ermaya Suradinata menyatakan, gelar honoris causa ini merupakan yang pertama dianugerahkan sejak lembaga pendidikan itu berdiri sejak 1956.

"Pemberian (gelar doktor honoris causa) untuk pertama kalinya sejak berdiri 1956 dengan nama Akademi Pemerintahan Dalam Negeri yang didirikan Presiden RI pertama Ir Soekarno, tepatnya 17 Maret bulan ini di Malang. Dan hari ini kita menyaksikan penganugerahan pertama," kata Ermaya dalam sambutannya.

Dalam penganugerahan gelar doktor honoris causa oleh IPDN, Megawati membacakan orasi ilmiah berjudul "Pancasila dan UUD 1945, Pancang Politik Pemerintah".

Ia menyinggung beberapa hal, seperti masih banyaknya keputusan politik yang menitikberatkan pada teknis administratif. Padahal, menurut Megawati, semestinya keputusan politik diambil berdasarkan pertimbangan semua aspek yang berujung pada kesejahteraan rakyat.

Megawati juga menyinggung pentingnya keberadaan haluan negara dalam proses pembangunan jangka panjang.

"Saya berjuang keras agar Indonesia tetap memiliki blueprint rencana pembangunan. Karena saya meyakini langkah politik konkret untuk menjaga NKRI yang berideologi Pancasila adalah melalui politik pembangunan," kata Megawati saat membacakan orasi ilmiahnya.

Sebelumnya, Megawati sudah menerima enam gelar doktor honoris causa. Enam gelar itu dari Universitas Waseda, Tokyo, Jepang (2001); Moscow State Institute of International Relation, Rusia (2003); Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korsel (2015); Universitas Padjadjaran (2016); Universitas Negeri Padang (2017); dan Mokpo National University, Mokpo, Korsel (2017).

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/08/12321071/gelar-doktor-honoris-causa-pertama-ipdn-dianugerahkan-kepada-megawati

Terkini Lainnya

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke