Ada Poros Baru Selain Pendukung Jokowi dan Prabowo, Mungkinkah?

Hal itu disampaikan Ketua DPP PAN Yandri Susanto. Yandri menilai saat ini masih ada kemungkinan untuk memunculkan capres selain dua nama tadi, yang elektabilitasnya kerap mendominasi di berbagai survei.

Ia mengatakan, saat ini masih tersisa lima partai yang belum mendeklarasikan capres, yakni Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat.

Menurut dia, jumlah kursi dari kelima partai ini cukup untuk membentuk poros baru.

Jika diasumsikan Gerindra dan PKS yang dimungkinkan mengusung Prabowo, maka PAN, PKB, dan Demokrat bisa mengusung capres baru. Jumlah kursi ketiganya yang sebesar 27,85 persen, cukup untuk mengusung capres.

"Memungkinan, kalau sampai pada saat hari ini di antaranya lima parpol belum ada yang ke Pak Jokowi masih bisa. Bisa dua calon lagi. Artinya, Gerindra dengan calon sendiri karena dia cukup ambil satu partai. Nah tiga partai lain bisa buat poros baru," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Sejumlah nama tersebut ialah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Meski nama-nama tersebut belum bisa mengimbangi elektabilitas Jokowi dan Prabowo, ia meyakini mereka tetap berpotensi sebagai capres.

"Itu ceritanya banyak ya. Kayak dulu misal Prabowo-Hatta, itu Bang Hatta dulu enggak muncul di survei, kan. Tapi setelah muncul sah sebagai calon kan akhirnya masyarakat tahu. Artinya, elektabilitas pasti mengiringi calon yang sah," ujar Yandri.

"Jadi kami tidak terlalu khawatir memunculkan calon baru meskipun elektabilitasnya belum begitu bagus. Itu bukan suatu kendala. Prabowo-Hatta dulu sangat rendah. Tapi ketika bertarung dengan Pak Jokowi, kan, bedanya 3 persen saja," kata dia.

Akan tetapi, kata Yandri, poros baru bisa terbentuk jika dua partai yang cukup berpengaruh secara jumlah kursi tidak masuk ke dalam poros Jokowi atau Prabowo.

Jika salah satu dari keduanya bergabung ke poros yang sudah ada, maka poros baru tak bisa terbentuk.

Sementara itu, Ketua DPP PKB Lukman Edy menilai, pembentukan poros baru memang memungkinkan. Di dalamnya tentu akan diperlukan peran partainya yang saat ini memiliki posisi strategis.

Ia mengatakan, PKB memiliki posisi strategis dalam Pilpres 2019 lantaran merebaknya populisme Islam di Indonesia.

Dengan basis massa Nahdlatul Ulama (NU) yang mengedepankan kemoderatan, ia meyakini dukungan PKB diperebutkan Jokowi, Prabowo, dan mereka yang menginginkan adanya poros baru.

Namun, Lukman memastikan komunikasi PKB dengan keempat partai yang belum mendeklarasikan capres untuk membentuk poros ketiga belum ada progres karena Muhaimin masih memiliki komunikasi yang baik dengan Jokowi.

Muhaimin sendiri digadang-gadang oleh PKB sebagai cawapres pada Pilpres 2019.

"Saya kira belum dibangun itu. Kan saya katakan sekali lagi komunikasi Cak Imin (Muhaimin) dengan Jokowi masih bagus," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Ia mengatakan, PKB telah hampir lima tahun bersama dengan Jokowi menjalankan roda pemerintahan sehingga memiliki kedekatan dalam berkomunikasi. Dengan adanya menteri-menteri dari PKB, menurut Lukman, tentu semakin memuluskan komunikasi Cak Imin dengan Jokowi.

Namun, Lukman menyatakan PKB tetap mendorong Cak Imin berkomunikasi dengan semua pihak ihwal pencapresan ini.

Menanggapi kemunculan poros ketiga, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai wajar wacana itu muncul. Sebab, saat ini masih tahap awal dalam masa penggodokan capres dan cawapres.

Dengan demikian, semua wacana pastinya akan digelontorkan oleh semua parpol, terlebih bagi mereka yang hendak memunculkan poros ketiga.

Namun, ia menilai sulit terbentuknya poros ketiga ini. Meski demikian, jika poros baru ini muncul ia menilai peran PKB dan Demokrat akan dominan sebab keduanya memiliki porsi kursi yang besar dalam membentuknya.

Karena itu, ia menyatakan, pembentukan poros baru akan sangat bergantung pada langkah politik kedua partai itu. Saat ini ia menilai PKB masih cukup dekat dengan Jokowi sehingga sulit untuk membentuk poros baru.

Sementara Partai Demokrat, kata Qodari, akan bergantung pada keputusan ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Bagi SBY yang sangat memperhatikan survei tentu akan melihat hasil survei ke depan. Kedua tentu yang akan semakin membuka peluang bagi perkembangan AHY ke depan," ujar Qodari.

"Karena Pilpres 2019 ini kalau pakai kacamata SBY adalah momentum untuk menghantarkan AHY ke pentas politik yang lebih besar," kata dia.