Freeport: Hakim PN Timika Bukan Pegawai, Didaftarkan Hanya untuk Keperluan ID

Namun, Juru Bicara Freeport, Riza Pratama mengatakan, status tersebut bukan sungguhan namun hanya bagian dari formaslitas untuk mendapatkan kartu identitas atau ID dari Freport.

"Untuk mendapatkan ID itu dia harus masuk ke sistem kami. Jadi yang keluar masuk ke area Freeport itu harus terdaftar semuanya," ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (9/2/2018).

Selama ini, kata Riza, Freeport selalu memberikan akses kepada para pegawai pemerintah daerah, termasuk hakim, yang area kerjanya meliputi area tambang Freeport. Oleh karena itu, Freeport memberikan ID khusus untuk para pegawai pemerintahan tersebut.

Hanya saja, ucap Riza, lantaran di dalam sistem Freeport tidak mengenal status di luar pakerja, maka para hakim tersebut didaftarkan dengan status karyawan di dalam data base perusahaan sebagai staf kontraktor.

Sementara itu, PN Mimika sebagai lembaga asal para hakim tersebut dicantumkan sebagai vendor dalam data base Freeport.

"Jadi bukan dia sebagai kontraktor. Dia hanya didaftarkan untuk mendapatkan kartu identitas tadi," kata dia.

Menurut Riza, para pegawai di pemerintahan daerah yang memiliki ID Freeport tidak hanya hakim, bahkan Bupati pun memiliki ID tersebut.

Kartu identitas itu diberikan agar para pegawai yang bukan karyawan Freeport bisa masuk ke area Freeport yang juga area milik pemerintah daerah setempat.

"Bupati pun punya ID kami jadi bisa masuk melakukan pengawasan dan sebagainya,' ucap Riza.

Sebelumnya, dua Advokat dari Lembaga advokasi hukum dan HAM Lokataru, Nurkholis Hidayat dan Haris Azhar, melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Mimika, Papua, Relly D. Behuku terkait dengan dugaan pelanggaran etika ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).

Relly diduga menempati rumah atau tempat tinggal yang dimiliki oleh PT Freeport Indonesia. Padahal kompleks tempat rumah tersebut adalah kompleks karyawan atau pekerja Freeport.

Selain itu, dua advokat tersebut juga menemukan nama Relly D. Behuku masuk ke dalam data base PT Freeport Indonesia. Dalam data base itu, Relly tercatat sebagai staf kontraktor PT Freeport Indonesia.

Bahkan, data itu juga mengungkapan bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Mimika merupakan vendor dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

Nurkholis Hidayat dan Haris Azhar meminta agar MA segera bergerak cepat menindaklanjuti dugaan tersebut sebab diduga ada beberapa hakim lainnya juga sama layaknya Relly.