Salin Artikel

Pemda Diminta Ikut Ambil Bagian Tangani Mantan Napi Terorisme

"Peran serta itu minim, saya challenge kepada gubernur," ujar Suhardi di hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Menurut Suhardi, bentuk turut serta itu misalnya dengan mau menjemput warganya yang merupakan mantan narapidana terorisme usai menjalani deradikalisasi.

"Kami berkerja sama, kami kasih program deradikalisasi, ulama di situ untuk mereduksi radikalisme, psikolog turun mengembalikan psikisnya, setelah itu kami kembalikan ke daerah-daerah yang mereka minta," kata Suhardi.

Oleh karena itu, Suhardi ingin pemerintah daerah pro-aktif ikut serta menangani mantan napi terorisme tersebut.

"Saya minta peran pemda, surati pak Mendagri  tolong ini mau kembali ke sini, tolong kirim perwakilannya untuk menjemput mereka. Contoh pulang ke salah satu kabupaten, kan jelas yang jemput orang kabupaten tersebut," kata dia.

"Oh dia tinggal di sini pak, lingkungan begini, kan bisa menginformasikan. Kalau saya melepas begitu saja siapa yang tanggung jawab, di mana dia tinggal, apa yang dikerjakan," ucap Suhardi.

Menurut Suhardi, data terakhir yang dimiliki BNPT, kurang lebih saat ini ada 600 mantan napi terorisme yang telah selesai menjalani masa hukuman kurungan penjara.

"Iya data terakhir. Ada 270 sekian yang masih di dalam, sisanya masih dalam proses," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/07/17342191/pemda-diminta-ikut-ambil-bagian-tangani-mantan-napi-terorisme

Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke