Salin Artikel

Pertemukan dengan Korban, Upaya Pemerintah Bangkitkan Empati Eks Narapidana Terorisme

Akhir Februari 2018, pemerintah akan mempertemukan sekitar 150 mantan narapidana terorisme dengan korban dan keluarga korban terorisme.

Upaya ini bagian dari rekonsiliasi antara dua pihak.

"Menurut saya itu sangat penting sekali," ujar Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif, di Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Selama ini, radikalisme tumbuh dan berkembang akibat tertutupnya imajinasi dan pemahaman yang eksklusif dan tidak berdasarkan pada realitas kehidupan.

Menurut Yudi, hal ini membuat rasa empati para teroris terhadap sesama manusia menjadi tertutup.

Bahkan, orang lain dianggap pantas menjadi korban dari aksi-aksi tetorisme karena merasa apa yang dilakukannya adalah perjuangan.

Kini, pasca hukuman pidana dijalani, pekerjaan rumah pemerintah yaitu membangkitkan kembali empati para mantan narapidana terorisme yang sempat hilang.

Yudi menilai, upaya pemerintah mempertemukan mantan narapidana terorisme dengan korban dan keluarga korban menjadi tahap awal dalam membangkitkan empati tersebut.

Baca: Pemerintah Siapkan Program Sosial untuk Keluarga Eks Napi Terorisme

Dengan langkah ini, para mantan narapidana terorisme diharapkan akan melihat langsung kondisi korban dan keluarga korban akibat aksi terorisme.

Ia yakin, radikalisme bisa dilawan dengan pendekatan tersebut karena ada beberapa mantan narapidana terorisme justru tergugah meninggalkan paham radikal setelah adanya pendekatan serupa oleh pemerintah.

Salah satu yang dikenal oleh Yudi adalah adik tersangka bom Bali, Amrozi.

Selain itu, ia juga yakin kebijakan baru pemerintah tersebut akan menekan radikalisme. Alasannya, dalam banyak kasus, kekerasan bisa lahir dari kekerasan sebelumnya.

"Ketika kekerasan ini menemukan satu ruang belas kasih, yang keras itu juga bisa cair," kata dia.

"Singkat kata, perjumpaan mantan teroris dengan korban akan menimbulkan efek simpati, empati, dan dengan itu mungkin akan mempercepat pertaubatan mantan teroris ini," ujar Yudi.

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/06/13335211/pertemukan-dengan-korban-upaya-pemerintah-bangkitkan-empati-eks-narapidana

Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke