Pertengkaran Kepala Daerah, Mendagri Nilai Pilkada Belum Lahirkan Negarawan

Contoh ribut-ribut itu, misalnya antara Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Riau, Sukarmis melawan wakilnya, Zulkifli, pada Februari 2016 lalu. Kemudian, antara Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie dengan wakilnya Udin Hianggio pada Oktober 2017.

Hal terbaru, Bupati Tolitoli Mohammad Saleh Bantilan melawan wakilnya Abdul Rahman H Buding pada akhir Januari 2018 kemarin.

Menurut Tjahjo, pemilihan kepala daerah (pilkada) nyatanya belum bisa menghasilkan pemimpin dengan kualitas negarawan.

"Sebagai tanda atau cermin bahwa hasil pilkada belum mampu menghasilkan semua pemimpin daerah yang memiliki kualitas leadership negarawan. Kalaupun ada hanya beberapa," kata Tjahjo melalui pesan singkatnya, Minggu malam (4/2/2018).

Tjahjo pun tidak memungkiri bahwa posisi kepala daerah dengan latar belakang politik yang berbeda dengan wakilnya, dapat memicu konflik yang sewaktu-waktu bisa pecah.

"Karena pada akhirnya masing-masing akan melihat apakah punya peluang masih tetap pasangan maju atau bercerai masing-masing maju sebagai kepala daerah," kata dia.

Karena itu, kata Tjahjo, perlu kajian mendalam mengenai munculnya pertengkaran kepala daerah dengan wakilnya. Sehingga, kejadian ribut-ribut itu diharapkan tak terus berulang.

"Kejadian berulang tersebut pada akhirnya dirugikan adalah masyarakat daerah setempat. Karena pembangunan daerah menjadi terhambat," ujar politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Padahal, lanjut Tjahjo, guna mempercepat konsolidasi demokrasi di Indonesia, semua pihak perlu bersama-sama membangun sistem pemerintahan daerah yang kuat dan menghindari konflik atau keributan.

"Yang mampu memaksa semua pihak yang terlibat dalam sistem pemerintahan mengeluarkan energi positifnya membangun daerah," kata Tjahjo.

Tjahjo juga menceritakan sejarah dan budaya yang turut membentuk budaya pemerintahan daerah saat ini.

"Budaya-budaya pemerintahan lokal Indonesia, khususnya dalam sistem kerajaan, hanya ada satu pemimpin utama atau hanya ada satu matahari. Sedikit banyak faktor sejarah dan budaya pemerintahan Indonesia mempengaruhi sistem pemerintahan daerah saat ini," ucap dia.

Sebagaimana diketahui, Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, Sukarmis terlibat pertikaian mulut dengan wakilnya Zulkifli pada 10 Februari 2016. Keduanya bahkan nyaris saling pukul andai saja tidak dilerai oleh staf dan ajudan masing-masing.

Pertikaian orang nomor satu dan nomor dua di Kuansing itu diduga karena adanya laporan soal penggunaan keuangan oleh Bupati yang disampaikan wakilnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lalu, keributan antara Gubernur Kalimantan Utara beserta wakilnya, Irianto Lambrie-Udin Hianggio. Irianto menegur Udin bukan dengan komunikasi langsung melainkan melalui surat yang akhirnya jadi viral di media sosial.

Irianto menulis surat teguran resmi kepada Udin tertanggal 9 Oktober 2017. Ada enam poin teguran Irianto kepada Udin yang dijabarkan melalui surat tersebut. Salah satu poin teguran yakni Irianto menyebut Udin tidak melaksanakan tugas dan melaporkan tugas-tugasnya.

Pada 12 Oktober 2017, surat itu dibalas oleh Udin yang menjawab teguran langsung dari Irianto. Ada dua poin yang dijelaskan oleh Udin terkait teguran dalam surat Irianto sebelumnya.

Salah satu isinya yakni, Udin mengingatkan kedudukannya dengan Irianto setara dalam menjalankan roda pemerintahan. Udin pun menegaskan bahwa dirinya adalah mitra Irianto, dan bukan bawahan apalagi pesuruh.

Udin juga menganggap tuduhan Irianto kepada dirinya sangat tidak berdasar dan seakan-akan menilai bahwa dirinya tak paham aturan sebagai wakil gubernur.

Terbaru, sebuah video pertengkaran antara Bupati Tolitoli Mohammad Saleh Bantilan dan Wakilnya, Abdul Rahman H Buding, viral di media sosial.

Dalam tayangan video yang sudah viral itu, terlihat sang wakil bupati marah-marah dan naik ke atas panggung saat bupati sedang melantik pejabat fungsional dan struktural di gedung wanita Tolitoli.

Menurut Rahman, dirinya tak ada masalah dengan pelantikan terhadap pegawai fungsional. Permasalahannya justru pada pelantikan empat orang pejabat struktural.

Gara-garanya aksinya itu, Rahman dilaporkan ke polisi dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan oleh Mohammad Saleh.