Media, Teroris, dan Simbiosis Mutualisme

Di sisi lain, para teroris ternyata menikmati pemberitaan media tersebut. Sorotan publikasi dianggap sebagai eksistensi kelompok mereka. Meski secara kualitas kecil, mereka tetap akan diekspos dan diperhatikan masyarakat karena peran media.

Anggota Dewan Pers Nezar Patria menganggap hal tersebut seperti simbiosis mutualisme. Hubungan yang saling menguntungkan. Gambar-gambar aksi teror yang muncul di televisi maupun lewat foto akan menampilkan imaji yang membangun persepsi masyarakat.

Nezar mengakui isu terorisme dianggap lebih "seksi" oleh media ketimbang wabah flu ataupun kecelakaan di jalan raya. Padahal, jumlah korbannya jauh lebih besar.

Teroris, kata dia, juga sengaja mencari tempat keramaian seperti pusat kota untuk menimbulkan dampak ketakutan yang lebih besar. Tentu saja dengan memanfaatkan publikasi media.

Ia mencontohkan bom di kawasan MH Thamrin pada awal 2016 lalu. Aksi teroris di tempat itu bukan tanpa perhitungan yang matang.

Pemilihan tempat di pusat ibu kota, pemilihan waktu pada pagi hari, sudah dipertimbangkan dengan cermat untuk mencapai tujuan mereka.

"Dalam rangka menarik perhatian besar dan mengguncang ibukota. Dan media pasti akan beramai-ramai ke sana. Kalau ke tempat lain kurang menarik perhatian," kata Nezar.

Menurut dia, pemberitaan di media akan menentukan besar atau kecilnya skala ancaman. Oleh karena itu, ia meminta pers tidak memberitakan peristiwa terorisme secara berlebihan dan berulang-ulang karena akan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat.

Jika ada ledakan bom atau aksi teror, media harus memikirkan apa yang layak diberitakan. Jika beritanya diangkat berlebihan dan diulas sepanjang hari, kata Nezar, justru akan bermanfaat bagi teroris.

"Mereka membutuhkan media agar pesan mereka tersebar. Jangan sampai kita digunakan untuk kepentingan penyampaian pesan aksi teror," kata dia.

Media pun bisa mencegah teroris memperbesar dampak aksi mereka melalui pemberitaan. Oleh karena itu, Nezar meminta media hindari pemberitaan yang berpotensi mempromosikan dan memberi legitimasi terhadap tindakan terorisme dan membesar-besarkan sosok teroris tertentu. Glorifikasi semacam itu, kata dia, merupakan hal yang ditunggu-tunggu teroris.

"Dengan kekuatannya untuk mempengaruhi publik melalui informasi, media justru harus menyadarkan publik bahaya terorisme itu," kata Nezar.

Dewan pers juga telah mengeluarkan pedoman peliputan terorisme melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan–DP/IV/2015. Nezar mengatakan, pedoman tersebut penting agar wartawan selalu berpegang pada kode etik jurnalistik, di samping soal kebenaran peristiwa.

Ada 13 poin dalam pedoman yang disusun Dewan Pers. Pertama, wartawan selalu menempatkan keselamatan jiwa sebagai prioritas di atas kepentingan berita. Kedua, wartawan selalu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan jurnalistik.

Ketiga, wartawan harus menghindari pemberitaan yang berpotensi mempromosikan dan memberikan legitimasi maupun glorifikasi terhadap tindakan terorisme maupun pelaku terorisme.

Keempat, wartawan dan media penyiaran dalam membuat siaran langsung tidak melaporkan secara terinci atau detil peristiwa pengepungan dan upaya aparat dalam melumpuhkan tersangka terorisme.

Kelima, wartawan dalam menulis atau menyiarkan berita terorisme harus berhati-hati agar tidak memberikan atribusi, gambaran, atau stigma yang tidak relevan, misalnya dengan menyebut agama yang dianut atau kelompok etnis pelaku.

Keenam, wartawan harus selalu menyebutkan kata ”terduga” terhadap orang yang ditangkap oleh aparat keamanan karena tidak semua orang yang ditangkap oleh aparat secara otomatis adalah pelaku tindak terorisme.

Ketujuh, wartawan wajib menghindari mengungkap rincian modus operandi tindak pidana terorisme seperti cara merakit bom, komposisi bahan bom, atau teknik memilih sasaran dan lokasi yang dapat memberi inspirasi dan memberi pengetahuan bagi para pelaku baru tindak terorisme.

Kedelapan, wartawan tidak menyiarkan foto atau adegan korban terorisme yang berpotensi menimbulkan kengerian dan pengalaman traumatik. Kesembilan, wartawan wajib menghindari peliputan keluarga terduga teroris untuk mencegah diskriminasi dan pengucilan oleh masyarakat, kecuali dimaksudkan untuk menghentikan tindakan diskriminasi yang ada dan mendorong agar ada perhatian khusus.

Sepuluh, terkait dengan kasus-kasus yang dapat menimbulkan rasa duka dan kejutan yang menimpa seseorang, pertanyaan dan pendekatan yang dilakukan untuk merekonstruksi kejadian dengan menemui korban keluarga korban maupun keluarga pelaku harus dilakukan secara simpatik dan bijak.

Sebelas, wartawan dalam memilih pengamat sebagai narasumber wajib selalu memperhatikan kredibilitas, kapabilitas dan kompetensi terkait latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman narasumber yang relevan dengan hal-hal yang akan memperjelas dan memberikan gambaran yang utuh terhadap fakta yang diberitakan.

Dua belas, dalam hal wartawan menerima undangan meliput sebuah tindakan aksi terorisme, wartawan perlu memikirkan ulang untuk melakukannya. Jika terkait dengan rencana aksi pengeboman atau aksi bom bunuh diri sebaiknya wartawan tak perlu memenuhinya karena dapat dipandang sebagai cara memperkuat pesan teroris dan mengindikasikan ada kerja sama dalam sebuah tindakan kejahatan.

Terakhir, wartawan wajib selalu melakukan check dan recheck terhadap semua berita tentang rencana maupun tindakan dan aksi terorisme ataupun penanganan aparat hukum terhadap jaringan terorisme untuk mengetahui apakah berita yang ada hanya sebuah isu atau hanya sebuah balon isu (hoax) yang sengaja dibuat untuk menciptakan kecemasan dan kepanikan.