Petinggi Polri Jadi Penjabat Gubernur, Gerindra Anggap Pemerintah Panik

"Tindakan tadi menunjukkan pemerintah dan Polri panik, tidak percaya diri dan tidak profesional," kata Sodik melalui pesan singkat, Sabtu (27/1/2018).

Hal itu, menurut dia, sekaligus menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu yang aman. Semestinya, kata Sodik, Polri tak perlu dilibatkan dalam tugas mengisi kekosongan jabatab gubernur.

Ia meminta pemerintah menempatkan polisi pada tugas, pokok, dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, bukan selainnya.

Lagipula, menurut Sodik, penunjukan petinggi Polri sebagai penjabat gubernur di daerah yang tedapat calon kepala daerah dari polisi hanya akan menciptakan opini negatif di masyarakat.

Salah satunya yakni di Jawa Barat dimana Irjen (Pol) Anton Charliyan mendaftarkan diri sebagai calon wakil gubernur.

"Untuk daerah dimana ada cagub atau cawagub berasal dari Polri maka hal ini akan membangun opini bagian dari disain perselingkuhan dan persekongkolan yg mengancam netralitas fungsi gubernur," papar Sodik.

"Pemerintah tampaknya tidak percaya diri mengahadapi pilkada di dua provinsi tersebut sehingga memerlukan dukungan Polri," lanjut dia.

Sebelumnya dua perwira tinggi diusulkan menjadi penjabat sementara gubernur. Mereka adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin.

Dua nama ini merupakan usulan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian atas permintaan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Nantinya, Iriawan diproyeksikan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Sedangkan Martuani diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.

Tjahjo pun menuturkan Presiden Jokowi tak mempermasalahkan usulan itu lantaran penunjukan perwira TNI dan Polri sebagai Penjabat Gubernur dikarenakan alasan keamanan. Mereka pun akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang rawan konflik selama pelaksanaan Pilkada.