Salin Artikel

Gubernur Papua dan Bupati Asmat Tolak Usul Jokowi untuk Relokasi Warga

Tawaran ini terkait wabah penyakit yang dari tahun ke tahun selalu melanda masyarakat di daerah terpencil Provinsi Papua. Untuk tahun ini, wabah melanda Kabupaten Asmat.

Jokowi menyampaikan penawaran ini saat memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Bupati Nduga Doren Wakerwa di Istana Bogor, Selasa (23/1/2018).

"Mungkin perlu relokasi terbatas atau perlu infrastruktur khusus," kata Jokowi.

Namun, tawaran untuk melakukan relokasi tersebut ditolak oleh para kepala daerah di Papua. Bupati Asmat mengatakan, relokasi ke tempat yang baru tidak mungkin dilakukan.

"Memindahkan orang tidak segampang itu karena terkait budaya, adat istiadat, hak ulayat dan bagaimana mereka menanam dan sebagainya," kata Elisa Kambu.

Elisa mengatakan, hal yang paling dimungkinkan agar wabah penyakit tak terus terjadi setiap tahun adalah dengan melakukan perbaikan pemukiman masyarkat di sekitar distrik.

"Rakyat kita urus, kita tempatkan dengan akses yang lebih baik," kata dia.

"Bapak Presiden tadi sudah memberikan penegasan kepada kita semua, target kita bukan hanya sekedar menyelesaikan campak tapi upaya selanjutnya, ketahanan pangan, pelayanan dasar, pembinaan infrastruktur dasar, maupun perubahan masyarakat jadi fokus pemerintah ke depan," kata dia.

Pendapat serupa disampaikan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Ia menegaskan bahwa masyarakat di daerah terpencil di Papua tak mungkin direlokasi.

"Paling mungkin di tempat mereka sendiri di satu distrik bangun perumahan, jalan. Tapi untuk pindah ke tempat lain tidak bisa," kata Lukas.

Tawaran relokasi penduduk wilayah terpencil Papua sebelumnya juga sudah disampaikan Jokowi kepada wartawan.

"Alangkah lebih baik apabila direlokasi ke kota. Jadi (penduduk) desa-desa direlokasi ke kota," ujar Jokowi di sela kunjungan kerja di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (22/1/2018) sebagaimana dikutip siaran pers resmi Istana.

Jokowi yakin, pemerintah daerah mampu memfasilitasi relokasi penduduk. Jika pemerintah daerah tidak mampu bekerja sendiri, Jokowi menegaskan, pemerintah pusat siap turun tangan membantu relokasi penduduk Papua di wilayah terpencil. 

Di satu sisi, Presiden menyadari bahwa relokasi adalah hal yang sulit. Sebab, pasti ada perubahan budaya.  Namun di sisi lain, relokasi merupakan solusi yang paling dapat dilaksanakan sesegera mungkin. 

"Ini setiap tahun kejadiannya selalu ada. Kita tidak usah tutup-tutupi. Yang paling penting menurut saya bagaimana mencarikan jalan keluar agar saudara-saudara kita ini tidak terkena

Menurut Jokowi, tim pelayanan kesehatan yang terjun untuk menangani pasien wabah penyakit terkendala medan yang sangat berat. Apalagi, penduduknya tersebar di beberapa wilayah sehingga akseptabilitas semakin rendah. 


https://nasional.kompas.com/read/2018/01/23/21425331/gubernur-papua-dan-bupati-asmat-tolak-usul-jokowi-untuk-relokasi-warga

Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke