Jumat Besok, Kubu Daryatmo Serahkan Daftar Kepengurusan ke Kemenkumham

Struktur kepengurusan yang baru masih dimatangkan oleh formatur pada Kamis (18/1/2018) malam.

"Besok, Insya Allah diserahkan. Malam ini baru saya mau mulai rapat, rapat formatur," ujar Sudding di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (18/1/2018) malam.

Mengenai SK Menteri Hukum dan HAM tentang restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura 2015-2020 kubu Oesman Sapta Odang (OSO), Sudding mengaku tak tahu.

"Saya sendiri enggak tahu kalau ada SK seperti itu. Tapi kalau pun itu memang benar adanya, saya kira Kemenkumham tidak cermat, tidak teliti, dan sangat prematur," ujar dia.

Padahal, kata Sudding, OSO telah diberhentikan dari jabatan Ketua Umum Partai sejak Senin (15/1/2018).

Pemberhentian Oesman Sapta karena adanya mosi tidak percaya dari 27 DPD dan lebih dari 400 DPC Partai Hanura.

Mosi tidak percaya dari para pimpinan partai Hanura di daerah itu karena kabar adanya kewajiban mahar politik bagi calon legislatif yang akan maju dari Partai Hanura.

Melalui Munaslub yang digelar pada Kamis siang, Marsekal Madya (Purn) Daryatmo ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Hanura menggantikan Oesman Sapta.

"Pada hari yang sama, lewat berita acara notaris juga sudah disampaikan ke Kemenkumham, bahwa telah terjadi konflik di internal partai dan sudah terjadi pemberhentian terhadap Oesman Sapta Odang sebagai ketum partai," kata dia.

"Kami minta Kemenkumham agar tidak mengambil keputusan terhadap berbagai macam bentuk surat keputusan yang berkaitan dengan Partai Hanura," lanjut Sudding.