Fahri Hamzah Minta Pemerintah Akui Kesalahan soal Kebijakan Beras

"Belum hilang dalam ingatan, pemerintah berjanji bahwa tidak akan terjadi gejolak harga. Mana janjinya sekarang?" tulis Fahri di akun twitter @fahrihamzah, Sabtu (13/1/2018).

Harga beras medium mengalami fluktuasi Rp. 9.450-Rp 11.000 per liter selama beberapa hari terakhir.

Sementara beras premium juga merangkak naik mulai dari Rp 12.800-13.000 per liter.

Fahri menilai, kenaikan harga ini menciptakan ketidakpastian sekaligus beban bagi rakyat, produsen maupun konsumen.

Fahri mengatakan, selama ini masyarakat di-ninabobo-kan dengan keberadaan data tetang beras.

Namun, sekarang masyarakat baru menyadari bahwa ada data yang tidak sinkron dengan kenyataan.

Pemerintah selalu mengklaim stok beras cukup untuk beberapa bulan kedepan, namun faktanya harga beras naik.

"Kita juga dikejutkan pada saat para pembantu Presiden masih sibuk mencari penyebab kenaikan harga beras, tiba-tiba saja tanpa permisi muncul keinginan impor beras," ucap Ketua DPR bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini.

Dalam beberapa hari ini, lanjut Fahri, masyarakat kembali disuguhkan tidak kompaknya para pembantu Presiden Jokowi.

Terutama Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengklaim pasokan aman dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang khawatir dengan kenaikan harga akibat pasokan berkurang.

"Pemerintah menjamin bahwa stok beras aman dan kebijakan harga eceran tetap (HET) akan lebih melindungi konsumen dan para petani. Tapi cara pemerintah meredam gejolak harga beras hingga memutuskan harus Impor, terlihat kepanikan," kata dia.

Fahri juga meragukan apakah dengan impor harga beras akan turun seketika. Ia menilai, momentum kenaikan harga beras ini harusnya jadi momentum bagi pemerintah untuk menata kembali kebijakan yang harus diakui keliru.

"Pemerintah harus berbesar hati untuk mengakui bahwa kenaikan harga beras awal januari tahun 2018 ini bukan semata karena faktor supply and demand atau faktor cuaca, tapi malpraktik kebijakan," kata dia.

Jika memang produksi tidak mencukupi, Fahri menyarankan pemerintah untuk mengakuinya. Lalu evaluasi dan perbaiki faktor-faktor produksi beras yang selama selama ini terabaikan.

Misalnya, lahan yang semakin menyempit, hingga pendapatan para petani yang minim.

Menurut dia, pemerintah bisa hadir dengan menambah insentif serta subsidi bagi para petani.

"Di negara kita yang basis ekonominya jelas berideologi kerakyatan ini, kita tidak usah sok-sokan liberal dengan mengutak-atik dan mencabut subsidi untuk petani. Petani harus diberdayakan. Petani harus dimodernisasi alat-alat produksinya," ujar Fahri.

Namun, jika masalah ada di sisi distribusi, yang mengakibatkan cadangan besar tidak cukup, maka Bulog juga harus dievaluasi.

Ia mengingatkan, selain tugas mengamankan stok, Bulog juga kepanjangan negara untuk menstabilkan harga dan melindungi petani dari pemburu rente.

"Oleh sebab itu, pihak-pihak yang tidak menjalankan tupoksinya dalam mengamankan produksi beras, salah menata distribusi beras dan salah menerapkan HET mesti bertanggungjawab. Ada nasib jutaan petani, nasib pangan utama seluruh rakyat yang dipertaruhkan," kata Fahri.