Kontras: Pidato Jokowi di Hari HAM Sedunia Hanya Sekadar Diplomasi

"Pernyataan Presiden Jokowi mengakui bahwa pemerintah belum tangani perkara pelanggaran HAM, tidak lebih hanya bahasa diplomasi dan itu adalah komunikasi politik  untuk mendapatkan pemakluman dari publik," ujar Yati kepada Kompas.com, Senin (11/12/2017).

Pada realitasnya, Kontras malah melihat Presiden Jokowi tidak menempatkan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM, khususnya yang terjadi di masa lalu, sebagai prioritas.

"Kami justru melihat Presiden Jokowi menyandera dirinya sendiri dengan mengangkat figur yang diduga terkait dalam pertanggungjawaban peristiwa pelanggaran HAM," ujar Yati.

"Demi kepentingan stabilitas kekuasaanya, Jokowi juga secara terbuka berkongsi dengan terduga pelaku pelanggaran HAM untuk tujuan-tujuan kompromi politik," lanjut dia.

Kontras masih menunggu langkah kongkret Jokowi untuk menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu. Misalnya, menerbitkan Keppres Pengadilan HAM kasus penghilangan paksa dan membentuk Tim Pencarian korban penghilangan paksa yang jelas sudah direkomendasikan Komnas ham dan DPR.

"Di sisa periode pemerintahannya seharusnya Presiden melaksanakan hal-hal itu," ujar Yati.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo mengakui masih banyak kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM di masa lalu yang belum tuntas dalam pidatonya di acara peringatan Hari HAM Sedunia ke-69 di Kota Solo, Jawa Tengah. Jokowi mengatakan, penegakkan HAM merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

"Saya menyadari masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah terkait dengan penegakan HAM yang belum bisa tuntas diselesaikan, termasuk di dalamnya pelanggaran HAM masa lalu, hal ini membutuhkan kerja kita semuanya kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah dan seluruh komponen masyarakat, " ujar Jokowi, Minggu (10/12/2017).