Total Usulan Anggaran Pengamanan Pilkada 2018 Rp 2,17 Triliun

Untuk pengamanan seluruh wilayah tersebut, Polri mengusulkan anggaran pilkada serentak 2018 hingga Rp 2,17 triliun.

Kabag Renops Sops Polri Kombes Edi Setio Budi Santoso menuturkan, sejauh ini pihaknya masih terus melakukan pembahasan anggaran dengan pemerintah daerah.

"Belum selesai (pembahasannya). Mungkin Selasa atau Rabu. Dari 33 Polda, baru tujuh yang melaporkan," kata Edi kepada Kompas.com, Senin (27/11/2018).

Meski belum disetujui seluruhnya dari pemerintah daerah yang akan melangsungkan pilkada, namun Edi optimistis kebutuhan anggaran untuk pengamanan pilkada akan tercukupi.

"Rata-rata dari pengajuan anggaran itu, 75 persen dikabulkan pemerintah daerah," ucap Edi.

Saat ini usulan anggaran yang sudah rampung berasal dari Polda Aceh, Polda Sumatera Barat dan Polda Kepulauan Riau.

Polda Aceh mengajukan anggaran sebesar Rp 15,65 miliar, Polda Sumatera Barat sebesar Rp 7,78 miliar dan Polda Kepulauan Riau sebesar Rp 4,27 miliar.

Usulan Polda Kalimantan Timur sebesar Rp 30,49 miliar, hanya disetujui sebesar Rp 23,78 miliar (78,01 persen).

Sementara itu, usulan Polda Jawa Tengah sebesar Rp 108,46 miliar baru disetujui Rp 2,55 miliar (2,35 persen).

"Usulan terbanyak dari Polda Jawa Barat sebesar Rp 322,28 miliar, tetapi baru disetujui Rp 161,58 miliar (50,14 persen)," kata Edi.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, salah satu tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pilkada adalah keamanan.

Apalagi pada 2018, ada beberapa daerah gemuk rawan konflik yang akan melangsungkan pilkada seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Papua.

"Tolok ukur keberhasilan pilkada salah satunya adalah keamanan. Oleh sebab itu, peran dari semua pemangku kepentingan, dari aparat keamanan, penyelenggara, parpol dan masyarakat sangat penting. Saya berharap pilkada dapat berjalan aman, tertib dan sukses," kata Setyo.