Hadapi Kelompok Penyandera Bersenjata di Papua, Ini Strategi Panglima TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan bahwa TNI dan Polri akan membentuk tim gabungan untuk merespons peristiwa penyanderaan masyarakat sipil di Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, oleh kelompok bersenjata.

Gatot menyebut pelaku penyanderaan berasal dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM.

"Nanti tim gabungan dibentuk, Polri tugasnya bagaimana, TNI bagaimana, siapa nanti yang akan masuk ke dalam karena itu kan penyanderaan bersenjata dan indikasi OPM. Nanti ke depan itu akan dibentuk oleh Pangdam dan Kapolda di sana," ujar Gatot saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/11/2017).

Gatot menegaskan. tindaklanjut upaya penyelesaian peristiwa penyanderaan tersebut akan dilakukan melalui pendekatan lunak atau soft approach.

Tim gabungan juga akan memprioritaskan keselamatan warga desa.

Gatot mengatakan, pihaknya harus bertindak secara teliti dan berkoordinasi dengan kepolisian dalam merespons peristiwa tersebut, sebab tindakan yang dilakukan harus mengutamakan keselamatan warga.

"Kami akan melakukan tindakan tapi prioritas utama adalah mengamankan masyarakatnya dengan langkah-langkah yang soft bersama kepolisian. Apabila langkah soft tidak bisa maka kami akan melakukan langkah selanjutnya. Saya katakan semua dilakukan dengan teliti dan kami bekerja dengan pasti," kata Gatot.

Setidaknya ada 1.300 orang dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, dilarang keluar dari kampung itu oleh kelompok bersenjata.

Hal itu diungkapkan Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Boy Rafli Amar, Kamis (9/11/2017), saat dihubungi melalui ponselnya menyikapi isu penyekapan terhadap ratusan warga yang tinggal di sekitar area Freeport yang dilakukan kelompok bersenjata.

Mantan Kapolda Banten itu menegaskan, saat ini Polri bersama unsur TNI berupaya melakukan langkah-langkah persuasif dan preventif agar masyarakat bisa terbebas dari intimidasi dan ancaman kelompok bersenjata.