Tanggapan Mendagri soal Usulan Revisi UU Ormas yang Diajukan Demokrat

Salah satunya, kewenangan untuk menentukan ormas yang dinilai anti-Pancasila tidak boleh oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM.

Menanggapi itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengklaim bahwa selama ini kewenangan tersebut bukan berada di kementeriannya.

"Itu bukan kewenangan Mendagri dan Menkumham. Jadi bukan hanya hak kami (Mendagri dan Menkumham)," kata Tjahjo, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (30/10/2017).

Baca: Jokowi dan SBY Bahas UU Ormas dan Pertemuan Kepala BIN dengan Gubernur Papua

Menurut dia, penentuan suatu ormas anti-Pancasila atau tidak berdasarkan masukan berbagai pihak yang dikoordinasikan oleh Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

"Itu panjang mekanismenya, yang jelas ormas yang kita tolak adalah ormas yang berbau komunisme, atheisme, leninisme dan Marxisme. Itu prinsip. Dan ajaran-ajaran lainnya yang ingin mengganti ideologi Pancasila," kata dia.

Tjahjo menegaskan, Kementerian Dalam Negeri hanya menerima pendaftaran ormas, bukan menentukan apakah ormas itu anti-Pancasila atau tidak.

Baca: Manuver SBY, Ancaman Revisi UU Ormas hingga Temui Jokowi di Istana

"Jadi itu bukan kewenangan Mendagri dan Menkumham. Daftarnya ke Kemendagri, Kemenkumham, tapi yang memilah kan ada Kejaksaan, Kepolisian dan lain-lain," kata dia.

Tiga poin revisi

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ada 3 poin revisi yang akan diajukan kepada pemerintah dan DPR.

Pertama, kewenangan untuk menentukan ormas yang anti-Pancasila tidak boleh ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM.

Kedua, sanksi yang diberikan terhadap ormas yang melanggar tidak perlu sampai menjerat seluruh anggotanya.

Ketiga, harus ada  proses pengadilan yang ditempuh dalam proses pembubaran ormas agar berlangsung terukur, objektif, dan tidak sewenang-wenang.