Salin Artikel

Mendagri: Program Jokowi Harus Terjamin di Jakarta

Oleh karena itu, DPRD DKI Jakarta harus menjalankan fungsinya yaitu melakukan kontrol atas pelaksanaan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno sehingga sejalan dengan visi dan misi pemerintah. 

Hal itu disampaikan Tjahjo menanggapi belum digelarnya sidang paripurna istimewa oleh DPRD DKI Jakarta setelah dua minggu Anies-Sandi menjabat. 

"DPRD harus awasi janji kampanye gubernur dan wakil gubernur, dan tidak menyimpang dari visi misi pemerintah pusat, bahwa program Pak Jokowi harus terjamin di Jakarta," ujar Tjahjo, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (30/10/2017).

Baca: Dua Pekan Anies-Sandi Menjabat dan Paripurna Istimewa yang Tak Kunjung Digelar

Tjahjo mengingatkan bahwa hubungan pemerintah daerah dengan DPRD adalah mitra. Oleh karena itu, Tjahjo berharap persoalan sidang paripurna istimewa tak merusak hubungan keduanya. 

"Terpenting apapun DPRD itu mitra satu paket dengan pemerintah daerah, menyusun anggaran, pengawasan, fungsi kontrol," kata dia. 

"Ya kami sudah mengimbau. Kalau ternyata ada aturan di DKI yang tidak harus (Sidang Paripurna) ya sudah. Semua kami serahkan ke Jakarta," kata Tjahjo,  

"Kami hanya bisa mengimbau, enggak bisa memaksa. Karena tata tertib di daerahnya berbeda," tambah dia.  

Yang terpenting, kata Tjahjo, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta bekerja menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah.  

Baca: Mendagri Minta DPRD DKI Segera Gelar Paripurna Istimewa untuk Anies-Sandi

"Toh nanti (gubernur dan wakil gubernur) juga membahas APBD, peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan lain sebagaimana janji politiknya dengan DPRD," ujar dia.  

Aturan tentang paripurna seusai pelantikan gubernur dan wakil gubernur tercantum dalam surat edaran Dirjen Otda Kemendagri nomor SE.162/3484/OTDA yang diterbitkan 10 Mei 2017.

Selain itu, aturan yang sama juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/30/11060171/mendagri-program-jokowi-harus-terjamin-di-jakarta

Terkini Lainnya

Tanggal 2 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 1 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ulang Tahun Tagana, Risma: Saya Saksi Relawan Bertugas Tanpa Pamrih...

Ulang Tahun Tagana, Risma: Saya Saksi Relawan Bertugas Tanpa Pamrih...

Nasional
176 Pasangan Lansia di Aceh Utara Difasilitasi Isbat Nikah, Risma: Permudah Pemberian Bantuan

176 Pasangan Lansia di Aceh Utara Difasilitasi Isbat Nikah, Risma: Permudah Pemberian Bantuan

Nasional
Mengaku Khilaf Terima Uang Rp 40 Miliar, Achsanul Qosasi Ingin Dimaafkan karena Merasa Berjasa

Mengaku Khilaf Terima Uang Rp 40 Miliar, Achsanul Qosasi Ingin Dimaafkan karena Merasa Berjasa

Nasional
Kemensos: Banyak Lansia di Aceh Utara Masih Takut Operasi Katarak

Kemensos: Banyak Lansia di Aceh Utara Masih Takut Operasi Katarak

Nasional
Sampaikan Nota Pembelaan, Achsanul Qosasi Pamer Dapat Penghargaan Bintang Jasa Utama

Sampaikan Nota Pembelaan, Achsanul Qosasi Pamer Dapat Penghargaan Bintang Jasa Utama

Nasional
Bacakan Pledoi, Achsanul Qosasi Klaim Berperan Kembalikan Hotel Sultan dan TMII ke Negara

Bacakan Pledoi, Achsanul Qosasi Klaim Berperan Kembalikan Hotel Sultan dan TMII ke Negara

Nasional
Ketua KPK Perintahkan Segera Nyatakan Banding Putusan Sela Kasus Gazalba

Ketua KPK Perintahkan Segera Nyatakan Banding Putusan Sela Kasus Gazalba

Nasional
Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasional
Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Nasional
Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Nasional
Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Nasional
KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

Nasional
DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke