PDI-P Berulang Kali Ingatkan Bupati Nganjuk agar Tak Langgar Hukum

Ia mengatakan, jika informasi itu benar, maka PDI Perjuangan akan langsung memecat yang bersangkutan sebagai kader partai.

Menurut Hasto, PDI-Perjuangan sudah berulang kali mengingatkan Taufiq untuk tidak melanggar hukum dalam mengambil kebijakan terkait posisinya sebagai kepala daerah.

Di internal PDI Perjuangan, Taufiq sudah dibebastugaskan dari jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Nganjuk sejak 26 Januari 2017 karena alasan kedisiplinan.

“Yang bersangkutan sudah diberikan sanksi organisasi dan dibebastugaskan dari jabatan Ketua DPC sejak tanggal 26 Januari lalu,” kata Hasto, melalui keterangan tertulis, Rabu (25/10/2017).

Baca: Bupati Nganjuk Taufiqurrahman Dikabarkan Kena OTT KPK

Sebagai bentuk ketegasan, PDI Perjuangan tidak memberikan rekomendasi yang diinginkan Taufiq yakni mencalonkan istrinya maju melalui PDI-P pada Pilkada Nganjuk.

“PDI Perjuangan tegas, tidak mencalonkan sosok yang dikehendaki oleh Saudara Taufiq,” kata Hasto.

Hasto menegaskan, Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan kadernya yang dipercaya sebagai penyelenggara negara untuk tidak main-main dengan praktik pelanggaran hukum.

"Ancaman sanksinya sangat tegas. Siapapun yang terkena OTT oleh KPK, maka saat itu juga partai langsung mengeluarkan surat pemecatan," lanjut Hasto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Rabu (25/10/2017).

Baca: KPK Gelar Operasi Tangkap Tangan di Nganjuk, Jawa Timur

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Frans Barung Mangera, dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.

"Pukul 14.00 WIB hari ini secara resmi KPK meminjam ruangan Polres Nganjuk untuk pemeriksan Bupati," kata Barung dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com.

Namun Barung belum bersedia menjelaskan lebih lanjut mengenai pemeriksaan bupati yang diusung PDI Perjuangan itu.

"Nanti biar KPK saja yang menjelaskan," kata dia.

Konfirmasi KPK

KPK membenarkan telah melakukan penindakan terhadap seorang bupati salah satu daerah di Jawa Timur. Saat ini, KPK masih melakukan pendalaman dalam waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum yang bersangkutan.