Pimpinan DPR Harap Polemik Pembelian Senjata Tak Berkepanjangan

Di samping itu, polemik pembelian senjata itu juga menimbulkan multitafsir di masyarakat seolah institusi TNI dan Polri tidak kompak.

"DPR RI sangat berharap yang akan datang jangan sampai terulang kembali karena apalagi ini menyangkut hal yang sangat sensitif, senjata api, sampai menimbulkan semacam polemik yang mengemuka di masyarakat," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Meski begitu, ia mengapresiasi respons Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto yang memberikan pernyataan untuk menyamakan persepsi antara TNI dan Polri.

(Baca: Bahas soal Senjata, Wiranto Kumpulkan Panglima TNI, Kapolri hingga PT Pindad)

Ke depannya, Taufik menilai akan baik jika diadakan rapat gabungan antara TNI, Polri dan komisi terkait untuk memperjelas duduk masalah dalam polemik ini.

Adapun TNI bermitra dengan Komisi I DPR dan Polri bermitra dengan Komisi III DPR.

"Rapat gabungan menjadi salah satu alternatif solusi menyamakan persepsi. Tapi kalau kemudian ada pertemuan informal pun tidak masalah, antara pemerintah dengan Panglima TNI, Kapolri termasuk dengan DPR," kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5000 pucuk senjata. Pernyataan soal 5000 pucuk itu disampaikan secara tertutup dalam pertemuan Panglima TNI dengan para purnawirawan padapekan lalu.

Namun, rekaman pembicaraan tersebut bocor ke media sosial.

(Baca: Penjelasan Polri soal 280 Senjata Impor di Bandara Soekarno-Hatta)

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto sudah meluruskan informasi yang disampaikan Panglima TNI. Menurut dia, memang ada pembelian senjata oleh Badan Intelijen Negara (BIN) kepada PT Pindad sebanyak 500 pucuk, bukan 5000 pucuk.

Wiranto mengakui mengakui ada kesalahan komunikasi antara Panglima dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Belakangan, Wiranto mengakui, ada persoalan dalam imporsenjata api untuk Korps Brimob Polri. Namun, Wiranto menegaskan, dirinya tengah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut.

"Ada masalah yang perlu kita selesaikan dengan cara musyawarah, mufakat dan koordinasi. Tugas saya sebagai Menkopolhukam atas perintah Presiden adalah mengkoordinasikan semua lembaga di bawah saya untuk sama-sama kita selesaikan," ujar Wiranto di Kompleks Museum Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu.