Golkar Bakal Evaluasi Total Kepemimpinan Novanto jika Enggan Mundur

Dalam rekomendasi tersebut, Novanto diminta untuk nonaktif dan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) sebagai gantinya. Berdasarkan kajian tim, status tersangka Novanto dalam korupsi proyek e-KTP membuat elektabilitas Golkar terjun bebas.

"Kami akan melakukan evaluasi total seberapa jauh keberadaan ketum (ketua umum) ini berpengaruh negatif terhadap perjalanan Partai Golkar," kata Nurdin, di Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Ia mengatakan jika hasil rapat evaluasi total menunjukan kepemimpinan Novanto yang kini berstatus tersangka tak menghambat perjalanan Golkar menghadapi agenda politik ke depan, jabatan ketua umum tak berganti.

(Baca: Agung Laksono Bantah Golkar Bakal Tunjuk Plt Gantikan Setya Novanto)

Namun, bila hasil rapat evaluasi total menunjukan kepemimpinan Novanto membawa sejumlah hambatan dalam menjalani agenda politik ke depan, Nurdin mengatakan Golkar akan melakukan konsolidasi.

"Kalau evaluasi kami mengatakan terjadi masalah atau negatif ya kami harus konsolidasi. Oleh karena itu, hari-hari ke depan adalah hari-hari yang menentukan untuk Partai Golkar," lanjut dia.

Nurdin mengatakan tekomendasi tersebut sudah diserahkan kepada Novanto oleh Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham. Nantinya ketua umum yang akan memutuskan apakah setuju dengan rekomendasi tersebut atau tidak.

"Nanti ketum yang mengambil kebijakan seperti apa sebetulnya. Kami akan melakukan rapat pleno besok tanggal 28 (September) untuk mendengarkan apa jawaban dari ketum terhadap konsultasi berkaitan dengan rekomendasi," lanjut Nurdin.

(Baca: Kamis, Golkar Dengar Jawaban Novanto soal Rekomendasi Plt Ketum)

Sebelumnya, Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir mengatakan, Partai Golkar akan menunjuk pelaksana tugas Ketua Umum untuk menggantikan sementara Setya Novanto.

Penunjukan Plt ini dilakukan merespons menurunnya elektabilitas partai pasca Ketua Umum Partak Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Ia mengatakan, hal ini menjadi keputusan rapat pleno DPP Golkar yang digelar pada Senin (25/9/2017) kemarin.

"Intinya kira-kira ada penurunan elektabilitas faktor penyebabnya karena (partai) tersandera kasus e-KTP. Oleh karena itu, mereka berharap Pak Novanto mengundurkan diri," ujar Kahar,di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).