Salin Artikel

Myanmar Perlu Bersikap soal Status Pengungsi Rohingya

Menurutnya, pemerintah Myanmar perlu mengambil sikap sehingga masalah tersebut tidak terjadi berkepanjangan.

"Yang paling bertanggung jawab semestinya Pemerintah Myanmar," kata Heru dalam diskusi yang digelar di Sekretariat Iluni UI, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2017).

Menurut dia, sedianya ada beberapa solusi yang dapat dilakukan mengatasi masalah tersebut. Beberapa di antaranya, dengan cara repatriasi atau memulangkan kembali warga Rohingya yang mengungsi.

(Baca: Indonesia Menjadi Harapan Penuntasan Konflik Rohingya)

Namun demikian, hal ini cukup sulit dilakukan jilka melihat situasi kemanan saat ini. Kondisinya tidak mendukung bagi warga Rohingya.

"Bisa kalau sudah aman secara politik, sosial, dan budaya lebih kondusif," kata dia.

Langkah lainnya, lanjut dia, integrasi dengan negara ketiga. Misalnya, dengan negara Indonesia, Malaysi, dan Thailand. Namun demikian, cara ini bisa jadi tidak menarik negara ketiga tersebut.

"Karena negara penerima harus memikirkan masalah budget (keuangan negara), kemanan dan lainnya," kata dia.

(Baca: Cegah Kembalinya Pengungsi Rohingya, Myanmar Disebut Tanam Ranjau)

Sementara Executive Secretary ASEAN-China Center FISIP UI, Shofwan Al Banna, menyoroti sikap pemerintah Indonesia sebagai negara sahabat Myanmar.

Menurut dia, pemerintah perlu sediki meningkatkan tekanan diplomasi terhadap elit politik Myanmar dengan memberikan berbagai pertimbangan logis atas persoalan tersebut. Misalnya, dampak politik dan ekonomi jangka panjang bagi negara Myanmar.

"Juga bisa mendorong, melakukan intervensi lebih keras yang konkrit dari mekanisme lain. Kalau memungkinkan pakai (dorong sikap) ASEAN atau PBB. Jika tidak, ya Indonesia sendiri yg memainkan peran," kata dia.

Menurut dia, langkah ini perlu dilakukan Pemerintah agar persoalan Myanmar tidak timbul berulang tiap tahunnya dan terus memengaruhi dinamika sosial dan politik dalam negeri.

"Kalau tidak bertindak lebih jauh akan berulang tahun depan. Di negara kita akan ada demo lagi, rame info-info hoaks lagi," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/07/15061411/myanmar-perlu-bersikap-soal-status-pengungsi-rohingya

Terkini Lainnya

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Nasional
Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Nasional
Komposisi Pansel Capim KPK dari Masa ke Masa

Komposisi Pansel Capim KPK dari Masa ke Masa

Nasional
Kemenlu: Tidak Perlu Spekulasi Keanggotaan OECD Indonesia Akan Diveto Israel

Kemenlu: Tidak Perlu Spekulasi Keanggotaan OECD Indonesia Akan Diveto Israel

Nasional
Jadi Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh Miliki Harta Kekayaan Rp 24 Miliar

Jadi Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh Miliki Harta Kekayaan Rp 24 Miliar

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Golkar: Tak Ada Kaitan dengan Mas Kaesang

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Golkar: Tak Ada Kaitan dengan Mas Kaesang

Nasional
Putusan Kilat MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Tak Transparan

Putusan Kilat MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Tak Transparan

Nasional
Pemerintah Disarankan Buat Iuran Tapera Opsional, Bukan Kewajiban

Pemerintah Disarankan Buat Iuran Tapera Opsional, Bukan Kewajiban

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, PDI-P: Demi Loloskan Putra Penguasa Maju, Pengkhianatan Tertinggi

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, PDI-P: Demi Loloskan Putra Penguasa Maju, Pengkhianatan Tertinggi

Nasional
Kemenaker Tekankan Pentingnya Implementasi K3 di Tempat Kerja

Kemenaker Tekankan Pentingnya Implementasi K3 di Tempat Kerja

Nasional
Istana Enggan Ungkap Alasan Pilih 9 Anggota Pansel Capim KPK

Istana Enggan Ungkap Alasan Pilih 9 Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Menko Polhukam Perintahkan TNI-Polri Siapkan Alutsista Bantu Distribusi Logistik Pilkada di Papua

Menko Polhukam Perintahkan TNI-Polri Siapkan Alutsista Bantu Distribusi Logistik Pilkada di Papua

Nasional
Belajar dari Kasus Firli, Pansel Diminta Berani Coret Capim KPK Problematik

Belajar dari Kasus Firli, Pansel Diminta Berani Coret Capim KPK Problematik

Nasional
Brimob Konvoi di Kejagung, Polri Sebut Itu Patroli Rutin

Brimob Konvoi di Kejagung, Polri Sebut Itu Patroli Rutin

Nasional
Pakar: Tahapan Pilkada Sudah Dimulai, Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tak Berlaku 2024

Pakar: Tahapan Pilkada Sudah Dimulai, Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tak Berlaku 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke