Salin Artikel

Pimpinan Komisi I DPR Desak Malaysia Jelaskan Insiden Bendera Terbalik

Ia menyarankan agar Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sementara tak menerima kunjungan Menpora Malaysia sebelum ada perbaikan dari kesalahan tersebut.

"Materi dicetak ulang dan dibagikan ulang yang benar dengan penjelasan kepada forum SEA Games bahwa materi yang diterima sebelumnya salah," ujar Meutya melalui keterangan tertulis, Minggu (20/8/2017).

Ia menilai insiden terbaliknya bendera Indonesia itu melukai rasa persahabatan antara Indonesia dan Malaysia.

Siapa pun yang menjadi tuan tumah ajang diplomasi, kata dia, harus memahami prinsip-prinsip diplomasi atau tak perlu menawarkan diri sebagai tuan rumah.

Adapun SEA Games dianggap sebagai diplomasi olah raga dalam skala besar. Politisi Partai Golkar itu menuturkan, diplomasi memang merupakan kerja sulit karena memerlukan kecerdasan, ketekunan dan kehati-hatian.

"Yang terucap, tertulis, tergambar dalam tugas diplomasi haruslah hasil olahan matang semua unsur tersebut," ucap Meutya.

Pemerintah sebelumnya akan melakukan protes terhadap pihak penyelenggara. Buku panduan dibagikan kepada para pejabat yang hadir dalam pembukaan SEA Games 2017 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (19/8/2017).

Dalam halaman ke-80 dalam buku tersebut, bendera Merah Putih milik Indonesia tercetak terbalik, yakni menjadi putih merah.

"Saya kira ini sangat teledor dan ceroboh sekali. Hal ini mencederai kemegahan pembukaan SEA Games 2017 yang disaksikan jutaan orang," kata Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi.

Panitia lokal Malaysia pun lantas mengeluarkan permohonan maaf secara resmi. Surat tersebut diunggah di akun Twitter resmi SEA Games 2017 @KL2017. Pemerintah Malaysia pun sudah meminta maaf atas kejadian ini.

(Baca: Menlu Malaysia Mohon Maaf ke Indonesia atas Insiden Bendera Terbalik)

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/21/06373921/pimpinan-komisi-i-dpr-desak-malaysia-jelaskan-insiden-bendera-terbalik

Terkini Lainnya

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke