Penataan Kompleks DPR Telan Biaya Rp 601 Miliar

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Anton Sihombing menuturkan, anggaran Rp 601 miliar itu termasuk pembangunan gedung baru DPR, alun-alun demokrasi, serta perpustakaan dan museum DPR.

"Untuk pertama Rp 320,4 miliar. Gedung ya," kata Anton di Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Sedangkan untuk alun-alun demokrasi, alokasi anggarannya mencapai Rp 208 miliar. Politisi Partai Golkar itu menuturkan, alun-alun yang akan dibangun akan menjadi alun-alun demokrasi terbesar di Jakarta maupun Indonesia.

"Kalau ada demo ke DPR sekarang kan bikin macet," tuturnya.

Terkait rencana penataan Kompleks Parlemen, BURT dan Sekretariat Jenderal DPR mengunjungi gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka berniat meninjau ruangan-ruangan anggota BPK dan MK.

Beberapa hal yang mungkin diadopsi oleh DPR dalam membangun gedung baru adalah fasilitas ruangan, luas ruangan serta pengamanan ruangan.

Anton memastikan, jika ruang kerja baru anggota dewan sudah memadai, kinerja juga akan meningkat.

"Kualitas dan kinerja itu pasti meningkat karena sudah betah di ruangannya," tuturnya.

Sebelumnya, DPR mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun. Namun hanya Rp 5,7 triliun yang masuk ke dalam pagu anggaran DPR Tahun 2018.

Angka ini naik sekitar Rp 1,4 triliun dari anggaran Tahun 2017, yakni Rp 4,2 triliun. Penambahan anggaran dialokasikan salah satuna untuk merealisasikan pembangunan gedung baru DPR.

Proyek yang rencananya dimulai tahun 2018 itu akan menggunakan sistem anggaran tahun jamak (multi years).