Salin Artikel

"DPR Fokus Belajar Kerja Saja, Jangan Sibuk Gedung Baru..."

"DPR sudah tidak mampu kerja. Fokus belajar kerja saja, jangan sibuk bangun gedung baru. Biarlah itu tugas DPR periode mendatang," kata Lucius di Jakarta, Senin (14/8/2017).

Lucius berpendapat, waktu yang tersisa bagi DPR periode saat ini tidak terlalu lama. Karena itu, lebih baik digunakan untuk hal-hal yang berguna.

"Waktu yang tersisa lebih baik hasilkan sesuatu yang bisa dikenang orang DPR periode ini. Jadi jangan DPR sekarang buat kebijakan yang membebankan DPR selanjutnya," kata Lucius.

Lucius juga menambahkan, wajar saja publik ingin agar DPR fokus bekerja dan tegas menolak rencana pembangunan gedung DPR baru sampai apartemen DPR. Alasannya, publik sudah tidak percaya dengan kinerja DPR.

"Rencana pembangunan itu sudah muncul lama. Tapi penolakan yang utama itu lebih-lebih karena DPR tak bisa dipercaya. DPR gagal buktikan kepada publik layak dipercaya. Kinerja legislasi saja rendah," ujar Lucius.

Sebagaimana diketahui, DPR mengajukan anggaran sebesar Rp 5.728.308.210.000 atau Rp 5,7 triliun untuk operasional di Tahun Anggaran 2018.

Rinciannya, Rp 4.024.410.881.000 untuk satuan kerja dewan. Sedangkan sebesar Rp 1.703.897.329.000 diperuntukan bagi kesekretariatan DPR.

Permintaan anggaran DPR sebesar Rp 5,7 triliun untuk Tahun Anggaran 2018 itu pun dianggap wajar oleh pimpinan DPR karena besarannya hanya 0,35 persen dari APBN 2018.

Kenaikan anggaran dari tahun ini sebesar Rp 4,26 triliun juga akan digunakan untuk berbagai keperluan pada tahun 2018.

Salah satunya adalah untuk pembangunan kompleks DPR di lahan bekas Taman Ria Senayan, seperti gedung DPR baru sampai apartemen untuk anggota DPR.

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/15/05050021/-dpr-fokus-belajar-kerja-saja-jangan-sibuk-gedung-baru--

Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke