Survei Kompas: 88,4 Persen Responden Anggap Narkoba Ancam Ketahanan Bangsa

Hal tersebut terekam dalam hasil survei Litbang Kompas pada 2-4 Agustus 2017 lalu.

Sebanyak 88,4 persen responden menganggap peredaran narkoba sudah pada tahap sangat mengancam ketahanan bangsa.

"Upaya membebaskan generasi dari gurita narkoba membutuhkan komitmen kuat antar-pemangku kebijakan," ujar Andreas seperti dikutip dari Harian Kompas, Selasa (8/8/2017).

Sementara itu, sebanyak 7,5 persen responden menjawab bahwa peredaran narkoba mengancam, namun masih tahap awal.

Sebanyak 2,8 persen responden menyatakan tidak mengancam, dan 1,3 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Selain itu, pada survei, sebanyak 51,5 responden mengaku memiliki kerabat atau anggota keluarga yang pernah menyalahgunakan narkoba.

Andreas mengatakan, sebagian besar penyembuhan mereka dilakukan dengan masuk panti rehabilitasi yang memakan waktu dan biaya yang tak sedikit.

Data BNN menyebutkan, dua dari 100 pelajar dan mahasiswa di Indonesia menggunakan narkoba.

"Terpaparnya pecandu narkoba berusia muda ini jadi ancaman yang serius dan berpotensi merusak semangat dan mental generasi muda membangun bangsa," kata Andreas. "Generasi muda yang mengonsumsi psikotropika tak akan bisa produktif karena sistem saraf otaknya rusak," lanjut dia.

Dalam jangka panjang, kata Andreas, dengan makin banyaknya generasi bangsa yang "dijajah" narkoba, sudah pasti hal itu dapat merongrong ketahanan bangsa.

Presiden Joko Widodo sudah menyatakan perang terhadap kejahatan narkoba dan menyatakan Indonesia dalam kondisi darurat narkoba.

Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian juga memerintahkan agar bandar narkoba ditindak tegas.

Tito yakin tindakan tegas dapat mengurangi peredaran narkoba sebagaimana terjadi di Filipina.

Berdasarkan survei tersebut, sebagian besar responden, yaitu 31,6 persen, menganggap kondisi darurat narkoba tersebut akibat pengaruh gaya hidup dan pergaulan.

"Gaya hidup bebas serta perkembangan teknologi informasi membuat peredaran mudah luput dari pengawasan," kata Andreas.

Sementara itu, 25,5 persen responden menganggap narkoba masih menjadi ancaman karena aparat hukum belum maksimal.

Selebihnya berpendapat bahwa hal ini karena minimnya pendidikan bahaya narkoba (6,4 persen), peredaran narkoba masih bebas (6,4 persen), aturan hukum kurang mendukung (5,8 persen), hukuman tidak memberi efek jera (4,9), serta alasan lainnya (11,3 persen).

Andreas menilai, faktor penegakan hukum bukan satu-satunya masalah yang harus dikuatkan melepas jeratan itu. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan.

"Beberapa hal bisa dilakukan warga, seperti mengawasi pergaulan anak atau kerabat di rumah, dan melapor ke pihak berwenang jika mengetahui narkoba," kata Andreas.

Hasil survei Kompas selengkapnya bisa Anda baca dalam berita "Jajak Pencapat Kompas Menutup Celah Ancaman Narkoba", pada Harian Kompas, 7 Agustus 2017.