Ini Alasan Menpora soal Pentingnya Klarifikasi Adhyaksa Dault

"Kami belum berpikir ke arah sana," ujar Imam, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Ia menegaskan, pergantian pimpinan Pramuka bukan tugas, pokok, dan fungsi Kemenpora atau pemerintah.

Baca: Tunggu Klarifikasi Adhyaksa soal HTI, Kemenpora Bekukan Anggaran Kwarnas Pramuka Rp 10 Miliar

Hal tersebut didasarkan pada mekanisme yang sudah ada di Pramuka sejak dulu.

"Kalau itu urusan Kwarda (Kwartir Daerah) masing-masing. Karena mereka punya mekanisme permusyawaratan. Masing-masing Kwarda dan Kwarcab (Kwartir Cabang) itulah yang berhak mengusulkan, itu domain mereka," ujar Imam.

Imam mengatakan, klarifikasi kepada Adhyaksa untuk memastikan kebenaran pernyataannya yang beredar dalam video beberapa waktu lalu.

Sebabnya, mendukung khilafah dan HTI berarti menolak asas Pancasila.

Hal itu dikhawatirkan berpengaruh terhadap kebijakan Adhyaksa di Kwarnas Pramuka secara kelembagaan.

Baca: Adhyaksa: Saya Bukan Simpatisan, Apalagi Anggota HTI

"Yang pasti kami tidak mungkin mengorbankan Pramuka dalam hal kelembagaan. Apalagi Pramuka secara kelembagaan ini sudah membentuk karakter pemuda Indonesia dengan baik. Kami intinya ingin menyelamatkan Pramuka," ujar dia.

Kemenpora telah membekukan anggaran sebesar Rp 10 miliar yang dialokasikan untuk Pramuka.

Pembekuan anggaran terkait pernyataan Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault yang diduga mendukung khilafah dan Hizbut Tahrir Indonesia.

"(Anggaran yang dibekukan) Jumlahnya Rp 10 miliar," ujar Menpora Imam Nahrawi, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin.

Selanjutnya, Menpora akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Menpora bersama Menko Polhukam akan memanggil Adhyaksa untuk mendapatkan klarifikasi terkait benar tidaknya ia mendukung khilafah dan HTI.

"Kami akan klarifikasi tentang statement Pak Adhyaksa yang saya dengar dan saya lihat mendukung khilafah, mendukung HTI, meskipun waktunya itu beberapa waktu lalu ya," ujar Imam.