Salin Artikel

Di Media Massa dan di Lapangan HTI Dinilai Berbeda soal Pancasila

Di depan media massa, lanjut Syafiq, pimpinan HTI menyatakan bahwa keberadaan HTI tak bertentangan dengan Pancasila. Di sisi lain, nyatanya anggota HTI terus menyebarkan ideologi khilafah untuk menggantikan Pancasila.

"Perkataan (pimpinan HTI di media massa) tidak cocok dengan realita," ujar Syafiq dalam acara diskusi publik di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/7/2017).

"Misalnya banyak anggota HTI dalam aksi-aksinya menggunakan kalimat yang sama dengan kelompok teroris. Thogut misalnya. Pemerintah dianggap thogut, musuh yang harus disingkirkan dan sebagainya," lanjut dia.

Bahkan dalam dokumen-dokumen resmi HTI yang beberapa diunggah ke situs resminya, lanjut Syafiq, seruan-seruan untuk mengganti Pancasila dengan khilafah sangat sering diunggah. Namun pimpinan HTI masih saja terus mengelak bukan anti-Pancasila.

Tidak hanya dalam hal yang bertentangan dengan Pancasila, di satu sisi pimpinan HTI dinilai sering menampik HTI tak pernah menyebarkan ujaran kebencian di tengah masyarakat. Namun, Syafiq yang juga aktif di media sosial menganggap hal yang sebaliknya.

Oleh sebab itu, Syafiq menilai, pimpinan HTI tidak konsisten terhadap apa yang diungkapkannya.

"Jadi ini tidak jelas, apakah HTI ingin merubuhkan dasar negara? Kalau memang tidak, akan saya sampaikan ke kiai-kiai NU, Pak Said Agil, Rais Aam dan sebagainya. Tapi ini saya tak mendapatkan jawaban pasti soal itu, jadi apa yang harus saya sampaikan?" ujar Syafiq.

Dalam kesempatan yang sama Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) Ismail Yusanto menyebut, hate speech yang kerap diasosiasikan dengan HTI dilakukan oleh oknum, bukan ungkapan resmi organisasi. Baca: HTI: Yang Hate Speech Itu Ulah Oknum

https://nasional.kompas.com/read/2017/07/23/17114701/di-media-massa-dan-di-lapangan-hti-dinilai-berbeda-soal-pancasila

Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke