Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kronologi Kebakaran di Ruang Pansus DPR

Kompas.com - 18/06/2017, 12:13 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebakaran di Ruang Rapat Pansus C, Gedung Nusantara II DPR diduga terjadi karena adanya korsleting (hubungan arus pendek).

Kejadian bermula dengan terdengarnya alarm di lantai 3 Gedung Nusantara II. Kemudian muncul asap dan diikuti dengan munculnya percikan api pada pukul 01.30 WIB, Minggu (18/6/2017) dini hari.

Api tidak sempat membesar karena pemadaman langsung dilakukan oleh petugas pengamanan dalam (Pamdal) dengan memanfaatkan alat pemadam api ringan (apar). Saat itu juga api sudah dapat dipadamkan.

"Tapi ketika alarm bunyi itu kan kami (otomatis) kontak pemadam kebakaran DKI. Nah dia datang juga. Ada lima belas mobil yang datang," ujar Kepala Biro Pemberitaan DPR Djaka Dwi Winarko saat dihubungi, Minggu (18/6/2017).

(Baca: Kebakaran di Gedung DPR, Api Berasal dari Ruang Pansus)

Djaka mengatakan, sebenarnya sekitar pukul 02.00 WIB api sudah padam. Namun, saat personil pemadam kebakaran tiba, api sudah padam. Hanya, asap pekat masih memenuhi Ruang Rapat Pansus C.

"Pukul 04.00 WIB lah dia (petugas pemadam kebakaran) balik. Sampai 01.30 WIB, atau pukul 02.00 WIB api padam, setelah itu petugas pemadam kebakaran langsung datang," tutur Djaka.

Saat ini, Ruang Rapat Pansus C tengah dirapikan oleh pihak Sekretariat Jenderal DPR.

"Kalau yang internal segera diperbaiki. Kalau bisa Senin sudah rapih termasuk AC dan listrik. Tadi teman-teman sudah langsung ke lokasi buat renovasi," ucap Djaka.

Kompas TV Puluhan unit kios di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Senin (12/6) dini hari ludes terbakar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com