Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Praktisi Pendidikan Sebut Pemerintah Seharusnya Fokus Perbaiki Kurikulum 2013

Kompas.com - 17/06/2017, 16:07 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah pemerintah menetapkan kebijakan pendidikan lima hari sekolah dengan durasi delapan jam setiap harinya atau full day school dinilai kurang tepat.

Pengelola Sekolah Highscope Indonesia Antarina F Amir berpendapat, jika target yang ingin dicapai adalah pengembangan karakter, akan lebih baik jika pemerintah mendorong perbaikan kurikulum 2013.

"Kurikulum 2013 menurut saya originally ditujukan untuk pengembangan karakter," kata Antarina dalam diskusi bertajuk "Full Day School, Jadi?" di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2017).

Menurut Antarina, saat kurikulum 2013 lalu diberlakukan juga menimbulkan polemik lantaran ada sejumlah hal yang masih kurang lengkap.

Menurut Antarina, konsep full day school bisa dimasukkan ke dalamnya namun dengan penyesuaian. Sehingga tidak menimbulkan persoalan nantinya.

Dengan kata lain, tidak semua sekolah menerapkan sistem ini karena harus dilihat juga kesiapan sarana dan prasarananya.

(Baca: Tidak Semua Daerah Cocok dengan Kebijakan Sekolah Lima Hari)

"Isu mengenai full day school bisa saja ditambahkan karena hanya bagian dari proses pembelajaran yang dilihat dari kesiapan visibilitas dari setiap daerah," kata Antarina.

Antarina menyayangkan polemik yang bergulir selama ini. Menurut dia, selama ini tidak ada kontinuitas pengembangan sebuah desain metode pembelajaran atau kurikulum.

Tetapi, yang terjadi justru kontinuitas problem. "Saya melihatnya kok begitu dikeluarkan ini, ribut, tidak diselesaikan. Keluar lagi hal yang baru, terus malah ribut," kata Antarina.

Kompas TV Polemik Pemberlakuan Sekolah 5 Hari Dalam Sepekan

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com