Dituntut Uang Pengganti, Atut Serahkan Rp 3,8 Miliar ke KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah, dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.

Selain denda Rp 250 juta, Atut juga dituntut membayar uang pengganti Rp 3,8 miliar.

"Terhadap terdakwa harus dikenai uang pengganti Rp 3,8 miliar. Jumlah tersebut sudah selayaknya dikompensasi untuk negara sebagai uang pengganti," ujar jaksa KPK Budi Nugraha saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Menurut jaksa, Atut terbukti merugikan negara sebesar Rp 79,7 miliar dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Atut dinilai telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp 3,8 miliar.

(baca: Adik Atut Sebut Rano Karno Terima Uang Rp 11 Miliar)

Namun, menurut jaksa, dalam masa penyidikan Atut telah menyerahkan uang sebesar Rp 3,8 miliar ke rekening KPK. Uang itu kemudian diterima sebagai barang sitaan.

Menurut jaksa, Atut telah melakukan pengaturan dalam proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, dan APBD Perubahan 2012.

Selain itu, Atut diduga melakukan pengaturan pelaksanaan anggaran pada pelelangan pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Rujukan Pemprov Banten.

(baca: Korupsi Alkes Banten, Kode Atut A1, Rano Karno A2)

Atut dinilai memenangkan pihak-pihak tertentu untuk menjadi rekanan Dinas Kesehatan Provinsi Banten. 

Atut didakwa bersama-sama dengan adik kandungnya, yakni Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Dalam kasus ini, proses penentuan anggaran dan pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten, diduga dikendalikan oleh Wawan.

Wawan diduga mengatur proses penunjukan langsung perusahaan yang akan menjadi pelaksana pengadaan alkes.

Selain korupsi dalam pengadaan alkes, Atut dinilai terbukti memeras empat kepala dinas di Pemprov Banten.

Menurut jaksa, uang sebesar Rp 500 juta didapat dari Kepala Dinas Kesehatan Banten Djadja Buddy Suhardja sebesar Rp 100 juta, dari Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten Iing Suwargi sebesar Rp 125 juta.

Kemudian, dari Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Sutadi sebesar Rp 125 juta, dan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Hudaya Latuconsina sebesar Rp 150 juta.

Menurut jaksa, uang senilai Rp 500 juta itu digunakan untuk kepentingan Atut dalam rangka mengadakan kegiatan Istighosah. Kegiatan itu untuk mendoakan Atut yang telah dicekal oleh KPK.

Sejak awal dilantik, keempat pejabat tersebut telah diminta untuk memenuhi beberapa syarat. Keempat kepala dinas tersebut diminta untuk loyal dan taat kepada permintaan Atut.

"Kepala dinas takut dipecat atau dimutasi sehingga tertekan secara psikis, dan akhirnya bersedia memberikan uang," kata Atut.